Pemindahan Ibu Kota Negara
Fakta Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan Merasa Tak Kaget
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil telah memastikan bahwa Ibu Kota Negara baru akan pindah ke Kalimantan Timur.
lihat foto
Menurut Rizal, dampak yang dirasakan langsung tak hanya arus orang yang meningkat, namin arus komoditas logistik juga akan terkena dampaknya.
"Pelaksanaannya pasti arus orang, arus logistik juga banyak melalui pintu Balikpapan."
"Baik melalui pelabuhan laut dan udara. Kesibukan juga terjadi di Balikpapan saat waktu pelaksanaan," ungkap Rizal.
Baca: Walau Ibu Kota Bukan Lagi Jakarta, Gubernur DKI: Kota Ini Akan Tetap Jalan Terus
Baca: Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Baca: BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur
Balikpapan bakal berfungsi sebagai kota penyangga IKN baru di Kalimantan Timur.
Melihat bandara dan pelabuhan internasional yang jadi pintu masuk atau kerap disebut gerbangnya Kalimantan Timur.
"Fungsi Balikpapan tetap tinggi sebagai penyangga ibu kota," tuturnya.
2. Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil memastikan menyiapkan penataan ruang termasuk pengadaan tanah terkait pemindahan Ibu Kota baru.
"Untuk pemindahan ibu kota, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan penataan ruang dan pengadaan tanahnya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Menurut Sofyan Djalil, pengadaan tanah merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota baru nanti.
"Jika statusnya tanah negara maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil," kata Sofyan Djalil.
Baca: Legislator Gerindra Merasa Dilangkahi Pemerintah yang Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim
Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dianggap Tak Matang, Fadli Zon Sebut Jonggol Lebih Punya Potensi
Terkait groundbreaking yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Sofyan Djalil mengatakan hal itu tergantung dari koordinasi setiap pihak.
"Kegiatan pengadaan tanah perlu koordinasi dan dukungan semua pihak. Jika ingin di- groundbreaking, kawasan calon ibu kota baru ini perlu dipersiapkan 2.000-3.000 hektare," katanya.
Ibu Kota baru yang dipersiapkan saat ini merupakan ibu kota Indonesia untuk 1.000 tahun yang akan datang.
