Disebut Tidak Serius Soal Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: 2020 Baru Persiapan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjawab tudingan Sandiaga Uno yang meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sandiaga menyebut, anggarannya tidak masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2020.

Menurut Bambang, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan serius dilakukan pemerintah.

Bambang menjelaskan, anggaran tersebut tidak masuk ke APBN tahun 2020 karena pada tahun tersebut tidak ada aktifitas pemindahan ibu kota.

Ia pun memastikan, pada tahun depan pemerintah hanya melakukan persiapan.

Setelah tahun 2020 disebutnya baru ada langkah signifikan dalam memindahkan ibu kota.

"Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di 2020, baru tahapan persiapan kan," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Kebakaran hutan di Amazon mencapai rekor, kata badan antariksa Brasil

Baca: LBH Papua: Kehadiran Aparat Keamanan di Papua Belum Tentu Selesaikan Masalah

Baca: Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Komnas HAM Sebut Dua Hal yang Harus Dijawab

Baca: Pelatihan Kepemimpinan Bagi Siswa Disabilitas

Ia pun menyebut pendanaan untuk pemindahan Ibu Kota tidak semuanya berasal dari APBN.

Bambang pun menjelaskan, pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menjadi penyumbang terbesar.

"Pembiayaannya tidak tergantung pada APBN, yang paling besar investasi dari pihak swasta dan BUMN," jelasnya.

Bambang pun menyebut, setelah 2020, pihaknya baru akan memulai pemindahan ibu kota. Sehingga, ia memperkirakan kegiatannya akan dimulai pada tahun 2021.

"Ya nanti kita lihat, 2021 baru mulai ya kegiatannya," tutupnya.

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pasalnya, rencana itu tak ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.

Sandiaga mengaku sudah menyampaikan kritiknya tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019 lalu.

"Sebagai sahabat yang kritis, tapi konstruktif, kita harus simak nota keuangan dalam RAPBN 2020, apa yang ada di sana. Di dalam nota keuanagan RAPBN 2020 yang telah disampaikan kemarin, tidak ada satu item pun anggaran belanja yang langsung terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota," kata Sandiaga.

Referendum

Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno menilai setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rencana pemindahan ibu kota yang berkali-kali disampaikan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu Sandiaga mengusulkan agar dilakukan referendum atau jajak pendapat kepada seluruh warga Indonesia apakah setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Karena menurutnya pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan lahan tetapi turut berdampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas atas.

Baca: Soal Jalan Trans Papua, Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun

“Pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan fisik lahan, tapi itu adalah sebuah pemikiran strategis yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya soal itu.”

“Saya melihatnya perlu ada referendum yang disampaikan seluruh rakyat Indonesia apakah setuju dengan pemindahan ibu kota sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan sebuah keputusan,” ungkap Sandiaga dalam diskusi yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Rizky Nazar Bahagia Kini jadi Om, Sang Kakak Rizkina Nazar Melahirkan Anak Pertamanya

Sandiaga mengusulkan referendum bisa dilakukan mulai tahun 2019 ini karena menurutnya anggaran pemindahan ibu kota belum tercatat dalam RAPBN 2020 yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Pria yang mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto ini juga meminta pemerintah tidak membuat publik bingung dengan terlalu banyak melontarkan isu soal pemindahan ibu kota.

Baca: Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

“Kalau boleh bilang kita harus kembali ke laptop, karena belum ada di RAPBN 2020 maka agenda pemindahan ibu kota tak jadi prioritas. Hal itu harus diletakkan di samping terlebih dahulu dan kembali pada fokus perbaikan ekonomi Indonesia yang semakin melambat perlahan,” pungkas Sandiaga.

Jokowi masih merahasiakan

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Baca: Ketika Anies Saling Berbalas Pantun dengan Prasetio Edi dalam Rapat Paripurna Terakhir DPRD DKI

Baca: Baim Wong Pamer Foto Bareng Cewek Berbikini, Penampilan Paula Verhoeven Justru Tuai Perhatian

Baca: Sepasang Remaja 13 Tahun Nekat Terjun ke Sungai Gara-gara Cintanya Tak Direstui Orang Tua

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.