Bukan Samarinda atau Balikpapan, Kepala Bappenas Beberkan Kriteria Wilayah untuk Ibu Kota Negara

Karena menurutnya pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan lahan tetapi turut berdampak bagi kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari kelas bawah hingga kelas atas.

Baca: Soal Jalan Trans Papua, Gubernur Lukas Enembe: Orang Papua tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun

“Pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan fisik lahan, tapi itu adalah sebuah pemikiran strategis yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya soal itu.”

“Saya melihatnya perlu ada referendum yang disampaikan seluruh rakyat Indonesia apakah setuju dengan pemindahan ibu kota sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan sebuah keputusan,” ungkap Sandiaga dalam diskusi yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Rizky Nazar Bahagia Kini jadi Om, Sang Kakak Rizkina Nazar Melahirkan Anak Pertamanya

Sandiaga mengusulkan referendum bisa dilakukan mulai tahun 2019 ini karena menurutnya anggaran pemindahan ibu kota belum tercatat dalam RAPBN 2020 yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Pria yang mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto ini juga meminta pemerintah tidak membuat publik bingung dengan terlalu banyak melontarkan isu soal pemindahan ibu kota.

Baca: Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

“Kalau boleh bilang kita harus kembali ke laptop, karena belum ada di RAPBN 2020 maka agenda pemindahan ibu kota tak jadi prioritas. Hal itu harus diletakkan di samping terlebih dahulu dan kembali pada fokus perbaikan ekonomi Indonesia yang semakin melambat perlahan,” pungkas Sandiaga.

Jokowi masih merahasiakan

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Baca: Ketika Anies Saling Berbalas Pantun dengan Prasetio Edi dalam Rapat Paripurna Terakhir DPRD DKI

Baca: Baim Wong Pamer Foto Bareng Cewek Berbikini, Penampilan Paula Verhoeven Justru Tuai Perhatian

Baca: Sepasang Remaja 13 Tahun Nekat Terjun ke Sungai Gara-gara Cintanya Tak Direstui Orang Tua

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.