Sosiolog UI: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Akan Berdampak Pada Pemerataan Ekonomi
Kastorius menilai, pemindahan ibu kota ini akan menjadi “entry point” penting untuk pemerataan pembangunan nasional.
lihat foto
Bukan sebaliknya, imbuh dia, seperti ibukota Jakarta saat ini, yang telah terkesan menjadi beban nasional.
Karena menjadi kota metropol yang nyaris penuh berisi aneka kemacetan akibat overkapasitas dari sisi demografi, ekonomi dan ekologis saat ini.
Karena itu kata dia, pemindahan ibu kota akan bermakna sebagai pemindahan berbagai peluang dan kesempatan di bidang ekonomi, teknologi, investasi yang ujung-ujungnya akan membuahkan multiflier-effects di dalam pemerataan ekonomi dan penyempitan kesenjangan ekonomi, khususnya antara Jawa dan luar Jawa.
"Kelak, secara faktual, pemindahan ibu kota ini akan mengisi substansi persatuan dan keadilan sosial sesuai amanat UUD 1945," tegas Kastorius.
Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa
Presiden Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Presiden, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.
Apabila membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, sambung Presiden, maka ketimpangan akan semakin parah.
“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata Presiden Jokowi.
Ibu kota baru, lanjut Presiden, dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.
Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN.
“Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” tegas Presiden Jokowi.
Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (16/8) pagi, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.
