Sabtu, 4 Oktober 2025

Gambaran Menteri-menteri Jokowi-Maruf: Menteri Muda Isi Kementerian Baru, Jaksa Agung non Parpol

Jokowi-Maruf masih memiliki waktu menyusun kabinet hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Penulis: Daryono
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Cahyo/Setpres
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (10/2/2016). Sidang paripurna mengampil topik: 1. Penetapan Tema, Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. 2. Percepatan Integrasi RPJMN 2015 - 2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3. Daftar Negatif Investasi (DNI). TRIBUNNEWS.COM/Cahyo/Setpres 

TRIBUNNEWS.COM - Susunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode kedua masa jabatannya dinanti publik. 

Jokowi-Maruf masih memiliki waktu menyusun kabinet hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. 

Dalam kabinet Jokowi-Maruf mendatang, Jokowi memastikan bakal terdapat dua kementerian baru. 

Jokowi juga memastikan kabinet bakal diisi oleh menteri berusia muda. 

Berikut gambaran kabinet Jokowi-Maruf berdasarkan pernyataan Jokowi hingga Rabu (14/8/2019): 

1. Gabungan Partai dan Profesional

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wapres terpilih Maruf Amien, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres yang akan berlangsung sampai hari Sabtu 10 Agustus 2019 tersebut mengagendakan pidato politik Megawati Soekarnoputri dan penyusunan kepengurusan partai. TRIBUN BALI/RIZAL FANANI
Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wapres terpilih Maruf Amien, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres yang akan berlangsung sampai hari Sabtu 10 Agustus 2019 tersebut mengagendakan pidato politik Megawati Soekarnoputri dan penyusunan kepengurusan partai. TRIBUN BALI/RIZAL FANANI (TRIBUN BALI/RIZAL FANANI)

Dengan demikian, maka perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.

Baca: Jokowi Ungkap Ada Menteri Berusia di Bawah 30 Tahun, Ini 10 Sosok Anak Muda Digadang jadi Menteri

Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.

"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Sebanyak 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Partai tersebut adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.

Menilik komposisi dukungan di parlemen itu, maka persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS.

2. Jaksa Agung bukan dari Parpol

Jokowi menyebut dalam Kabinet Jokowi-Maruf mendatang, jabatan Jaksa Agung bakal diserahkan bukan dari kalangan parpol. 

Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," kata Jokowi, Rabu (14/8/2019) dikutip dari Kompas.com. 

Jaksa Agung RI HM Prasetyo
Jaksa Agung RI HM Prasetyo (TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA)

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari eksternal Korps Adhyaksa.

Merujuk pernyataan Jokowi ini, Jaksa Agung saat ini, HM Prasetyo diperkirakan kuat bakal tak akan menduduki kembali jabatan Jaksa Agung di Kabinet Jokowi-Maruf mendatang. 

Pasalnya, HM Prasetyo merupakan kader Partai NasDem. 

3. Menteri Muda di Kementerian Baru

Menteri berusia muda dipastikan bakal mengisi kabinet Jokowi-Maruf.

Jokowi mengaku sudah memilik menteri muda tersebut, tanpa menyebut siapa nama-nama yang dipilih. 

Menurut Jokowi, menteri muda itu usianya ada yang bawah 35 tahun, bahkan ada di bawah 30 tahun.

Jokowi mengatakan calon menteri muda tersebut berasal dari kalangan profesional.

Baca: Kabinet Jokowi Selesai Disusun, Jadwal Pengumuman hingga Ada 2 Kementerian Baru

Tak hanya itu, calon menteri itu memiliki pengalaman manajerial yang kuat.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ungkap Jokowi.

Saat ditanya apakah calon menteri tersebut berasal dari perusahaan start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia menyebutkan banyak nama masuk saat menyaring nama-nama calon menteri muda.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Calon menteri muda ini nantinya akan menempati kementerian baru.

Maka dari itu Jokowi menyebutkan yang dibutuhkan adalah manajerial kuat.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," tandasnya.

Adapun dua kementerian baru itu yaitu Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kabinet Investasi.

Penambahan dua kementerian tersebut karena pemerintah ingin merespons secara cepat perkembangan dunia saat ini.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," jelas Jokowi, Rabu (14/8/2019).

4. Prediksi Sejumlah Wajah Lama yang Dipertahankan

Dalam kabinet Jokowi-Maruf mendatang, sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla diperkirakan bakal dipertahankan. 

Mengutip Kompas.com, Jokowi mengatakan banyak menteri dari Kabinet Kerja yang ia pertahankan di pemerintahan mendatang.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi sejumlah nama yang mungkin masih akan menemani Jokowi lima tahun mendatang.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Lakonnya sebagai penjaga perairan Indonesia tak diragukan lagi.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menunjukkan lobster mutiara seharga Rp 5 juta per buah saat memberikan keterangan pers terkait penggagalan penyelundupan benih lobster, di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/7/2019). Tim gabungan Polda Lampung, Polda Jambi, dan Stasiun KIPM Jambi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster menuju Singapura dengan jumlah 830 ribu benih lobster senilai Rp 140 miliar. Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menunjukkan lobster mutiara seharga Rp 5 juta per buah saat memberikan keterangan pers terkait penggagalan penyelundupan benih lobster, di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/7/2019). Tim gabungan Polda Lampung, Polda Jambi, dan Stasiun KIPM Jambi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster menuju Singapura dengan jumlah 830 ribu benih lobster senilai Rp 140 miliar. Tribun Batam/Argianto DA Nugroho (Tribun Batam/Argianto DA Nugroho)

Ia berada di garis terdepaan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca: Hadiri Peringatan HUT Kalsel, Menteri Arief Tegaskan Dukungan Kemenpar

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

5. PDIP Terbanyak

PDIP diperkirakan bakal menjadi partai yang memperoleh kursi paling banyak.

Dalam kongres V PDIP, Kamis (8/8/2019) lalu, Jokowi menjamin bahwa PDIP bakal mendapatkan kursi terbanyak.

Jaminan itu disampaikan Jokowi menjawab permintaan Megawati agar menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi-Maruf lebih dari empat. 

Meski tidak merinci berapa jumlah menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Jokowi menjamin PDIP bakal dapat paling banyak dibanding parpol lain. 

"Tapi yang jelas PDIP pasti yang paling terbanyak (jumlah menterinya). Itu jaminannya saya," tegas Jokowi. 

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menjawab pertanyaan media bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril (tengah) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7/2019). Dalam pertemuan tersebut Yasonna Laoly mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang dilayangkan Baiq Muril meski kini tengah menyusun pendapat hukum terkait wacana amnesti kepada Nuril. Warta Kota/henry lopulalan
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menjawab pertanyaan media bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril (tengah) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7/2019). Dalam pertemuan tersebut Yasonna Laoly mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang dilayangkan Baiq Muril meski kini tengah menyusun pendapat hukum terkait wacana amnesti kepada Nuril. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

Catatan Tribunnews.com, di Kabinet saat ini, PDIP menempatkan empat kadernya sebagai menteri. 

Mereka yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. 

Puan diperkirakan kuat tidak akan lagi menjabat sebagai menteri lantaran dicalonkan sebagai Ketua DPR. 

Di sisi lain, Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut partainya mengincar kursi Menteri Pertanian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Baca: Aa Gym dan Kementerian Agama Sebut Video Banjir di Mina Hoaks

Masinton mengatakan, PDI-P pantas menduduki kedua kursi tersebut karena konstituen PDI-P umumnya berasal dari desa dan bekerja di sektor pertanian.

"Kalau kami sih berharap protofolio pertanian pedesaan itu (jatahnya) PDI Perjuangan karena di situ banyak konstituennya," kata Masinton di Sanur, Jumat (9/8/2019).

Masinton juga menyebut PDI-P layak kembali mengisi kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena menurutnya Yasonna Laoly berkinerja baik selama menjabat sebagai Menkumham.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved