Berita Terkini Kabinet Baru Jokowi: Ada Kementerian Dilebur, Dua Kementerian Baru, 45% dari Parpol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengakui, ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya bersama Ma'ruf Amin.

Selain ada kementerian baru, ada kementerian lama yang akan dilebur menjadi satu.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi selepas menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) petang.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung.

Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

Baca: Gambaran Menteri-menteri Jokowi-Maruf: Menteri Muda Isi Kementerian Baru, Jaksa Agung non Parpol

Soal kementerian baru, Jokowi sebelumnya sudah buka-bukaan dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu siang tadi.

Jokowi menyebut, ia akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.

Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

Adapun untuk pengumuman lengkap nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.

"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu."

"Kita lihatlah, tetapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik, tetapi ini masih tetap kita hitung," kata dia.

Komposisi Kabinet 45 Persen dari Parpol

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca: Jokowi Ungkap Ada Menteri Berusia di Bawah 30 Tahun, Ini 10 Sosok Anak Muda Digadang jadi Menteri

Dengan demikian, maka perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif. Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.

"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Sebanyak 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Partai tersebut adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.

Menilik komposisi dukungan di parlemen itu, maka persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS.

Baca: Kabinet Jokowi Selesai Disusun, Jadwal Pengumuman hingga Ada 2 Kementerian Baru

Jaksa agung bukan dari parpol Selain mengungkap gambaran komposisi kabinet mendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari eksternal Korps Adhyaksa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Sebut Ada Kementerian yang Akan Digabung" (Kompas.com/Ihsanuddin)