‎Mendagri Tegaskan Indonesia Perlu GBHN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan Indonesia memerlukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan tidak terputus dan negara secara luas harus memiliki rencana jangka panjang.

Ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019) Tjahjo menjelaskan perencanaan jangka panjang sudah dibuat sejak pemerintahan Presiden ke-1 RI Sukarno hingga Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, rencana pembangunan secara umum nanti bakal dijabarkan dalam GBHN.

Baca: Big Hit Entertainment Umumkan BTS Vakum Sementara, Setelah Debut Sejak 2013 Pertama Kali Istirahat

Baca: 4 Fakta Kasus Pelecehan Seksual di Bintaro, Pelaku Tak Muncul Lagi di Lokasi Kejadian

Baca: Warga Depok Jaya Gelar Sayembara Tangkap Maling, Hadiahnya Rp 500.000

"Pemerintah memiliki skala prioritas dalam memilih program yang dijabarkan di GBHN tersebut. ‎Setiap GBHN dijabarkan. Apapun. Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," tutur Politikus PDI Perjuangan itu.

Tjahjo melanjutkan masalah penghidupan kembali GBHN masih sebatas usulan. Namun, dia meyakini usulan tersebut akan disepakati dengan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Untuk diketahui ‎wacana menghidupkan kembali GBHN muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher berharap amendemen tersebut bisa mengembalikan fungsi GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.