Seleksi Calon Pimpinan KPK
Eks Ketua KPK Ungkap Dua Cara Bagaimana Lemahkan KPK
Pernyataan Abraham Samad tersebut berkaitan dengan kondisi seleksi calon pimpinan KPK yang sedang dilakukan saat ini
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam diskusi media yang digelar ICW pada Rabu (7/8/2019) kemarin, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arbaham Samad mengungkapkan ada dua cara melemahkan KPK.
Kedua cara yang dimaksud, yakni penghancuran melalui internal dan eksternal.
"Eksternal mudah dilihat. Semua orang bisa lihat. Itu bisa dilawan dan dihadapi. Tapi kalau ancaman dari dalam, ini yang tidak kelihatan dan bahaya," ujar Abraham Samad.
Pernyataan Abraham Samad tersebut berkaitan dengan kondisi seleksi calon pimpinan KPK yang sedang dilakukan saat ini.

Baca: Banyak Petinggi BUMN Ditangkap KPK, Perusahaan Pelat Merah Dianggap Tak Patuhi Jokowi
Baca: Dikritik Keras, Pansel Jamin Kualitas Seleksi Calon Pimpinan KPK
Samad mengatakan, seleksi calon pimpinan KPK harus ketat sehingga dapat mencegah masuknya orang-orang yang memiliki kepentingan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia sekaligus menyoroti sepak terjang KPK saat ini yang dinilainya cukup memprihatinkan.
"Karena kalau orang-orang tertentu itu sudah masuk, maka dia yang melemahkan KPK dari dalam dan itu sekarang sedang berlangsung," kata dia.
"Jangan heran kalau situasi KPK sekarang memprihatinkan," lanjut Samad.
Jika seleksi hal ini tidak dikritisi dengan kuat, kata dia, maka seleksi capim KPK saat ini akan berbahaya bagi kelangsungan KPK ke depannya.
Diketahui, sudah ada 40 orang yang lolos seleksi dari berbagai latar belakang, termasuk dari unsur KPk dan Polri.
Jumlah itu dipilih dari 104 orang yang mengikuti seleksi.
Mereka yang lolos tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi, antara lain akademisi 7 orang, advokat 2 orang, jaksa 3 orang, mantan jaksa 1 orang, dan hakim 1 orang.
Kemudian, ada sebanyak 6 orang dari anggota Polri, 5 orang komisioner dan pegawai KPK, 4 orang auditor, 1 orang komisi kejaksaan, 4 orang PNS, 1 orang pensiunan PNS, dan latar belakang lainnya sebanyak 5 orang.
Tuduhan radikal

Abraham Samad membantah keras soal isu-isu radikalisme yang ada di tubuh KPK. Menurut Samad, isu tersebut dikembangkan oleh orang-orang yang takut dengan pemberantasan korupsi.
"Tidak ada itu radikalisme di KPK," ujar Samad, usai menjadi pembicara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
"Saya pernah memimpin di sana. Tidak ada itu! Itu bohong semua!" kata Samad.
Menurut Samad, isu-isu radikalisme di KPK dihembuskan agar masyarakat menjauhi KPK.
Sebab, saat ini, isu radikalisme merupakan isu yang paling mudah dimakan oleh masyarakat.
Bantahan keras mantan Ketua KPK periode 2011-2015 itu juga berkaitan dengan pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dalam menyeleksi calon pimpinan (capim) KPK.
BNPT dilibatkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dalam rangka melihat apakah para kandidat terpapar radikalisme atau tidak.
Kendati demikian, pelibatan BNPT dalam seleksi capim KPK itu dinilainya perlu untuk menggambarkan secara jelas rekam jejak kandidat yang bersangkutan.
"Saya yakin 100 persen tidak ada radikalisme, bersih, tidak ada sektarian di sana (KPK). Di sana pluralisme yang paling kuat," ucap Samad.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Abraham Samad: Tidak Ada Itu Radikalisme di KPK, Bohong Semua