Disinggung Lagi Soal PLN, Begini Jawaban Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal padamnya listrik secara massal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali pada Minggu (4/8/2019).

Saat ditanya wartawan apa tindakan lanjutan yang akan ia ambil setelah memarahi direksi PLN kemarin, Jokowi hanya menjawab singkat. Ia meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada jajaran direksi PLN.

"Tanya PLN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Begitu pun saat ditanya apakah akan ada perombakan jajaran direksi PLN pasca kejadian padamnya listrik secara massal ini, Jokowi enggan menanggapinya.

Ia lagi-lagi melontarkan jawaban yang sama. "Tanya PLN," kata Jokowi sembari berjalan meninggalkan awak media.

Baca: Skema Pemberian Kompensasi PLN kepada Pelanggan yang Terkena Dampak Blackout

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Rabu, 7 Agustus 2019 untuk yang Berpasangan: Kabar Baik Hampiri Gemini

Baca: Gempa Hari Ini: BMKG Catat Gempa M 4,3 Guncang Wilayah Labuha Malam Ini, Kedalaman 10 Km

Baca: Pohon Disinyalir Penyebab Mati Listrik di Sebagian Jawa, Jusuf Kalla: Mestinya Sekian Meter Dibabat

Penjelasan Istana

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini aksi Jokowi mendatangi kantor PLN dan memarahi jajaran direksi susah cukup untuk membuat perusahaan plat merah itu berbenah.

Ia berharap ke depannya PLN mempunyai sistem mitigasi yang dapat mencegah kejadian blackout terulang.

"Yang jauh lebih penting ke depan bagaimana setiap pejabat kementerian selalu memitigasi kemungkinan yang terjadi terhadap sektor tugasnya apa. Kemudian contingency plan seperti apa. Itu yang dituntut dari Presiden," kata Moeldoko.

Soal sanksi untuk Direksi PLN, Moeldoko melihat hal tersebut bukanlah solusi. Moeldoko justru menyebut bahwa Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk melakukan perombakan pejabat, dalam hal ini termasuk direksi BUMN.

Baca: Pasca Mati Listrik Massal, PLN Akan Potong Gaji Karyawan hingga Permintaan Jokowi

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin kemarin, tak lama setelah Presiden mendatangi kantor PLN. "Bukan hanya direksi BUMN.

Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi.

Jokowi mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengenai padamnya listrik massal.

Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama sekitar 11 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya. Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang.

"Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Kepala Negara meminta PLN segera menangani persoalan listrik padam ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang. Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN.

Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Marahi PLN, Jokowi Enggan Berkomentar Lagi soal Listrik Padam"

Komentar JK

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan insiden pemadaman listrik total di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada akhir pekan lalu.

Untuk itu dia menyarankan, agar ke depan PLN dapat melanjutkan proyek transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) 500 kV Sumatera Jawa atau transmisi kabel bawah laut yang dibatalkan sebelumnya.

Ia menambahkan, dengan adanya HVDC Sumatera - Jawa itu diharapkan menjadi solusi jika pembangkit di wilayah timur mengalami gangguan, pasokan listrik tetap aman dari wilayah barat atau Sumatera.

"Sistem energi itu harus bertingkat, harus punya pengaman, harus lebih tinggi cadangannya. Itu bagaimana ada Sumatera-Jawa GRID jadi tersambung itu kabel bawah laut. Sehingga kalau ada masalah di Jawa Barat terputus dengan Jawa Timur, ada dari Sumatera," ungkap JK yang ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Baca: Skema Pemberian Kompensasi PLN kepada Pelanggan yang Terkena Dampak Blackout

Baca: Dual Hal Bikin Jadwal Derbi Jatim Arema FC Vs Persebaya Diubah

Baca: Gadis Berusia 16 Tahun Jadi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Kini Hamil 7 Bulan

JK menuturkan, proyek Sumatra-Jawa Grid dibatalkan karena PLN menganggap pasokan listrik di Pulau Jawa sudah tercukupi. Padahal, kebutuhan listrik berkembang dengan banyaknya penduduk dan pelayanan publik.

"PLN harus bikin lagi. Setidaknya 6.000 (Mega Watt/MW), terus menerus hingga jadi 30.000 MW minimum. Kalau tidak penduduk bertambah berapa? Industri bertambah, bahkan semua orang di kantor Lurah pun pake AC," ucapnya.

Insidn padamnya aliran listrik berjam-jam itu, merupakan efek domino (domino effect) dari rusaknya satu transmisi yang kemudian merembet ke transmisi lain.

Baca: Cerita Jusuf Kalla saat Listrik Padam dan Sinyal Buruk, Susah Mau Hubungi Menteri-menteri

Menurutnya, saat itu PLN tak cepat mengatasi kerusakan pada transmisi pertama.

"Jawa Barat dan DKI Jakarta bebannya melebihi kapasitas. Sama seperti Anda punya rumah, kalau beban melebihi kapasitas langsung konslet, turun sekringnya. Begitu juga (di tingkat nasional), beban besar jatuh ke satu pembangkit lalu jatuh lagi di pembangkit lain. Itulah listrik," kata dia.

Seperti diketahui, PLN membantah soal dugaan sabotase yang menyebabkan pemadaman listrik yang melumpuhkan Jabodetabek sekitar 10 jam itu.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menjelaskan, Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV di Ungaran- Pemalang berdekatan dengan pohon berketinggian lebih dari 9 meter.

Pohon itu disinyalir menjadi pemicu hubungan singkat listrik lalu terbakar, sehingga mengakibatkan jaringan transmisi rusak fatal.