Usai Bertemu Jokowi, Yusril: Banyak Tokoh PBB Sangat Pantas Masuk Kabinet
Yusril mengaku dalam pertemuan dengan Presiden, tidak menyodorkan nama-nama kader PBB yang pantas untuk dijadikan sebagai menteri.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai banyak kader PBB layak dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan menteri dalam kabinet ke depan.
Hal tersebut disampaikan Yusril usai dirinya bersama pengurus PBB sebanyak 45 orang bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
"Kita tahu di PBB, ada banyak tokoh-tokoh yang segitu pantas untuk masuk pemerintahan, untuk kabinet maupun jabatan-jabatan yang lain," ucap Yusril.
Meski begitu, Yusril mengaku dalam pertemuan dengan Presiden, tidak menyodorkan nama-nama kader PBB yang pantas untuk dijadikan sebagai menteri.
"Kami tidak enak kalau harus menyodorkan (nama), lebih baik bersifat pasif saja. Terserah kepada presiden, jadi presiden akan memilih siapa akan menunjuk siapa," paparnya.
Menurutnya, dalam pertemuan tadi juga telah dinyatakan bahwa PBB akan membantu Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun ke depan untuk mensukseskan program pemerintahan.
"Insya Allah kita membantu beliau dengan sepenuh hati," ucapnya.
Tak Ada Tekanan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari parpol koalisi terhadap Presiden terpilih Joko Widodo dalam menentukan kabinet.
"Bagi kami (red-PDIP), penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu (red-kabinet)," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Hasto menuturkan, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Sehingga, harus menegaskan hak presiden dalam menyusun kabinet.
"Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat, peran parpol enggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet," kata Hasto.
Meski demikian, Hasto mengatakan, PDIP sebagai partai pengusung bisa memberi masukan kepada Jokowi terkait sosok yang dirasa pantas dan memiliki kemampuan strategis.
Bocoran