Momentum Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Dinilai Tepat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan dinilai sudah tepat.

"Momentumnya juga sangat tepat bila keputusan diambil segera, yaitu di bulan Agustus," ujar Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Kastorius Sinaga, kepada Tribunnews.coom, Selasa (30/7/2019).

Presiden Jokowi kata dia, saat ini memiliki legitimasi yang kuat untuk mewujudkan pemindahan ibu kota ini.

Terlebih ide dan niat pemindahan ibu kota negara secara historis telah ada sejak jaman Orde Lama hingga Orde Baru, namun tidak pernah berhasil dilaksanakan.

Baca: Anies Baswedan Temui BPK Bahas soal Mangkraknya Ratusan Bus TransJakarta

Baca: Kejadian Sebenarnya Istri Dibacok Bareng Pria Lain Saat Suami Lagi Mudik, Ternyata Hamil 3 Bulan

Baca: Pernah Jadi Penyiar Radio Jadi Modal Yura Yunita sebagai Host Talk Show

Baca: Budi Gunawan Kini Kerap Tersorot Kamera: Gantikan Peran Luhut hingga Sosoknya yang Kontroversial

"Dengan legitimasi politik yang kuat serta pengalaman bagus di dalam memimpin pembangunan infrastruktur yang masif namun sukses di lima tahun tang lalu, saya menilai bahwa Presiden Jokowi kapabel, mampu memimpin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan," jelasnya.

Karenanya keputusan pemindahan ibu kota memperoleh momentummya saat ini di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Bila ditunda maka akan susah merealisasikannya di masa depan.

"Saya lihat kapasitas pemerintah swasta dan BUMN sudah sangat layak untuk ikut mensukseskan pemindahan ibukota ini. Pemindahan ibukota ini akan menandai datangnya era baru Indonesia Raya," tegasnya.

Selain itu, dia juga melihat ada tiga alasan kuat kenapa ibukota negara harus dipindahkan ke Kalimantan.

Pertama, Katorius menjelaskan, daya dukung dan kelayakan Jakarta, baik dari sisi ekologis, ekonomis dan keamanan nasional, semakin tak layak untuk menjadi pusat ibu kota negara RI yang sangat besar ini.

Khususnya dari sisi keamanan karena faktor lingkungan geografis, Jakarta berada di tengah ancaman bencana baik itu ancaman vulkanik dan gempa bumi.

Selain itu, ancaman Jakarta tenggelam akibat penurunan permukaan tanah.

Mantan Staf Ahli Kapolri ini menegaskan, ancaman ini bukan fiksi, tapi fakta ekologis di atas penelitian ilmiah.

Kedua, Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi terparah di dunia serta tidak efisien akibat kemacetan meski berbagai prasarana infrastruktur baru telah dibangun.

Ketiga, secara sosiologis, Jakarta telah menjadi kota metropolitan yang super padat dengan sejumlah masalah yang menyesakkan hampir semua lapisan masyarakat.

Sebuah negara yang secara dinamis sedang bertransformasi dalam berbagai bidang membutuhkan sebuah ibu kota dengan kualitas lingkungan dan tata kota yang lebih baik (smart city).

"Visi Indonesia unggul di masa depan harus seiring dengan pembenahan pusat pemerintahan dan ibukota negara," katanya.

Diumumkan Agustus

 ‎Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat ‎kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. ‎Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

Baca: Dengan Nada Tinggi Tjahjo Bantah Ada Unsur Politis Dibalik Proses Perpanjangan Izin FPI

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan. Semuanya harus komplit. Kita tidak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibu kota ke Kalimantan bukan ke Mamuju (Sulbar) ataukah Makassar (Sulsel).

Baca: 10 Tempat Wisata di Tawangmangu, dari Bukit Sekipan Hingga Air Terjun Grojogan Sewu

Jokowi menginginkan rencana pemindahan ibu kota tidak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera terwujud.

Ciri-ciri

Pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat berada di pulau Kalimantan.

"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia serta dekat dengan ibu kota yang baru.

"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional, sehingga mempermudah akses logistik melalui bandara, Pelabuhan, maupun Jalan. Serta karena Indonesia negara maritim letak dari ibukota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," jelas dia.

Baca: Bappenas: Pembangunan Ibu Kota Baru Akan Dimulai Pada 2021

Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.

Kemudian pada 2021 pembangunan tahap awal dimulai.

Sehingga pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Dampak positif

Pemindahan ibu kota menurut kajian Bappenas memberikan dampak positif pada perekonomian. Salah satunya adalah pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 0,1 persen.

"Dampak pemindahan ibu kota baru itu terhadap ekonomi nasional akan menambah riil GDP nasional 0,1%. meskipun kelihatannya kecil jelas bukan angka yang kecil karena PDB Indonesia di 2018 sekitar Rp15.000 Triliun Rupiah jadi 0,1% itu dampak langsungnya itu 15 Triliun Rupiah," ujar Bambang.

Dia memastikan lebih lanjut, pemindahan ibu kota tidak memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional, sebab memaksimalkan penggunaan sumber daya potensi yang selama ini belum termanfaatkan.

"Pemindahan ibu kota juga akan menurunkan kesenjangan karena terletak pada persentase kenaikan harga dari modal 0,23% dan kenaikan harga dari tenaga kerja sebesar 1,37% jadi artinya pemindahan ibukota ke provinsi yang baru atau daerah baru akan menyebabkan ekonomi ke arah sektor yang lebih padat karya padat karya" jelas mantan menteri keuangan ini.

Sejauh ini berdasarkan kajian Bappenas, kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota baru berkisar antara Rp 323 - Rp 466 triliun.

Bambang menerangkan, pembangunan ibu kota baru tidak hanya menggunakan dana dari APBN, tetapi juga oleh BUMN dan swasta, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Jadi intinya semua pihak akan dilibatkan sehingga APBN tidak menanggung ini sendirian dan tidak menanggung beban sendirian dan kita sudah coba pilah," ungkap Bambang.