2.183 Kapal Perikanan Belum Melakukan Perpanjangan Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan
Hingga 22 Juli 2019, sebanyak 2.183 unit izin kapal perikanan di atas 30 GT belum melakukan perpanjangan izin penangkapan ikan.
lihat foto
Fasilitas E-Service Perizinan
Lebih lanjut Zulficar memaparkan, para pelaku usaha dapat dengan mudah memanfaatkan sistem e-service perikanan tangkap yang telah tersedia untuk mengajukan permohonan SIPI/SIKPI.
Secara online, proses dan alur dokumen perizinan dapat terpantau real time di website perizinan KKP sehingga pelaku usaha dapat mengaksesnya di mana pun dan kapan pun.
"Aplikasi ini membantu para pelaku usaha untuk mengakses perizinan perikanan tangkap. Semuanya bisa dipantau secara online," jelas Zulficar.
Saat ini, jumlah izin kapal perikanan yang perizinannya sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI).
Sementara dalam proses pencetakan blangko sebanyak 45 dokumen, dan dalam proses pelunasan PHP sebanyak 70 dokumen, perbaikan LKU/LKP sebanyak 15 dokumen, serta dalam proses pendok dan verfikasi sebanyak 123 dokumen.
"Singkatnya, hampir seluruh izin yang diajukan ke KKP sudah tuntas diproses. Jadi, proses perizinan SIPI/SIKPI sudah sangat signifikan," terang Zulficar.
Zulficar mengatakan, mengurus perizinan itu mudah asalkan dokumen pendukungnya lengkap dan benar tanpa manipulasi.
Kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data yang akurat.
Perbaikan Tata Kelola Perizinan
Zulficar meluruskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit proses perizinan. Hanya saja, ditemukan cukup banyak modus pelanggaran yang teridentifikasi.
Di antaranya adalah praktik mark down kapal.
Baca: Tim Pemenangan 02 di Aceh Kecewa Prabowo Bertemu Megawati
Baca: Kongres PDIP akan Bentuk Format Baru ada Ketua Harian. Jabatan untuk Puan dan Prananda?
Baca: Megawati dan Prabowo Bertemu, Kehadiran Prananda Jadi Sorotan
Diperkirakan masih ada kurang lebih 10.000 kasus mark down ukuran kapal perikanan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha saat ini.
Ukuran yang tertera di dokumen kurang dari 30 GT, padahal ukuran aslinya jauh lebih besar.
"Modus ini biasanya digunakan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, tidak melaporkan produksi dengan benar dan penyelewangan jumlah pajak. Di sisi lainnya, ini mengancam tata kelola perikanan," ujar Zulficar.
