Gerindra Diharapkan Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arah politik Partai Gerindra lima tahun mendatang akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam waktu dekat.

Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino menyarankan agar Gerindra tetap di luar pemerintahan menjadi penyeimbang bagi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

"Kita berharap Gerindra tetap menjadi penyeimbang yang kritis bagi kemajuan bangsa," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Rabu (17/7/2019).

Baca: Hampir Menangis, Shireen Sungkar Ceritakan Anaknya Nyaris Tenggelam: Sudah Angkat Tangan

Baca: RS Siloam Terbakar, Ratusan Perawat dan Pasien Berlarian Selamatkan Diri, Ada Terjebak di Lantai 10

Baca: Tidak Cermat Berhitung, Berinvestasi di Emas Bisa Berujung Buntung

Bahkan dia mendorong, Gerindra bisa kembali menyatukan partai-partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 mengambil posisi yang sama sebagai oposisi.

"Kita berharap ada koalisi penyeimbang dalam pemerintahan yang akan datang. Kita berharap koalisi luar pemerintah dapat menjadi mekanisme checks and balances pasca Pemilu 2019," jelas Leo Agustino.

Karena legislatif harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat yang mungkin belum sehaluan atau sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, agar tuntutan warga dapat direpresentasikan, maka perlu ada koalisi penyeimbang.

"Dalam penilaian saya, sebaiknya sih tidak perlu karena komposisi sekarang sudah cukup ideal," katanya.

Apalagi komposisi antara partai politik Kolisi Indonesia Kerja (KIK) seimbang dengan Koalisi Prabowo-Sandiaga untuk tetap dilanjutkan ke Parlemen 2019-2024.

Rakernas

Arah politik Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) lima tahun mendatang bakal ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dalam waktu dekat.

"Arah koalisi Partai Gerindra akan diambil di September (2019). Dalam rakernas di situlah sikap resmi Partai Gerindra akan diambil," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Sebelum menentukan arah politik mendukung pemerintah atau berada di oposisi, lanjut Andre, sang ketua umum partai Prabowo Subianto akan mendengar aspirasi dan masukan kadernya di akar rumput se-Indonesia terlebih dahulu.

Bahkan, aspirasi elemen relawan, ulama serta partai-partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019 juga akan ditampung dan dipertimbangkan.

Baca: Angel Lelga Bawa Kabar Baru Soal Kasus Penggerebekan Rumahnya oleh Vicky Prasetyo

Baca: Hino Tak Tampilkan Produk Baru di GIIAS, Tapi Siap Pajang Dutro Hybrid dari Jepang

Baca: Rio Motret Garap Proyek Foto dengan Sejumlah Artis, Terinspirasi dari Film Disney The Lion King

Dalam komunikasi itu, lanjut Andre, Prabowo sekaligus akan menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Senayan.

"Pak Prabowo memang akan bertemu, berdiskusi, menyampaikan hasil pertemuan, menjelaskan sekaligus menyerap aspirasi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang akan menjadi sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra," kata dia.

Baca: Tjahjo Kumolo Sebut Sikap Wali Kota Tangerang Tak Etis Karena Rugikan Masyarakat

Baca: Berdamai dengan Rosa Meldianti, Dewi Perssik: Aku Sudah Jalankan Amanah Papi

Baca: Alami Gangguan Kecemasan, Atalarik Syah Takut Kena Serangan Jantung

Diketahui, Prabowo secara resmi membubarkan koalisi partai politik pendukungnya pada Pemilu 2019. Keputusan diambil melalui rapat bersama lima sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Setelah dibubarkan, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing masing. Ia tidak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai lain ke depannya.

Pernyataan Amien Rais

Amien Rais menyoroti politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini sedang mendekat ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pemenang Pilpres 2019.

Ketua Dewan Kehormatan PAN itu pun tergelitik melihat tingkah laku politikus tersebut.

"Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," ujar Amien di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Amien menegaskan, semestinya seorang politikus harus konsisten.

Apabila selama tahapan pemilu lalu sering melontarkan kritik kepada pemerintah, setelah pesta demokrasi usai dan kalah, semestinya mengambil jalan oposisi.

Tidak hanya bagi politikus, prinsip tersebut juga semestinya dilakukan partai politik.

Amien menambahkan, kritik yang disampaikan di masa kampanye nanti bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang.

Karena itu, ia menilai keberadaan partai oposisi penting dalam negara demokrasi.

Jika tidak, Amien khawatir parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.

"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi, padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," lanjut dia.

Amien Rais Ingatkan PAN Tidak Balik Badan

Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.

"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.

Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," ujar Amien.

"Nah kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Tunggu Rakernas