Politikus PDIP: Rakyat yang Tidak Pilih Jokowi Butuh Kanal untuk Suarakan Pendapat
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa partai oposisi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan demokrasi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa partai oposisi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan demokrasi.
Partai penyeimbang sangat dibutuhkan dalam dinamika politik Indonesia.
Pernyataan Andreas tersebut terkait dengan wacana masuknya partai oposisi ke dalam koalisi Jokowi, salah satunya Gerindra.
"Dinamika politik itu membutuhkan adanya partai lain," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/7/2019).
Apalagi menurut Andres ada 45 persen masyarakat yang tidak memilih Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.
Baca: Pakar Hukum Internasional Beberkan Alasan Sulitnya Habib Rizieq Shihab Keluar dari Arab Saudi
Baca: Motif di Balik Kasus Mutilasi ASN Kemenag Bandung Terungkap, Begini Runut Peristiwanya
Baca: Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Parit Sawah, Berikut Asal usul Korban dan Dugaan Polisi
Baca: Dihempas Ombak, Nelayan Cilacap Ini Terlempar dari Kapal dan Hilang
Masyarakat yang tidak memilih Jokowi itu perlu wadah atau kanalisasi dalam menyuarakan aspirasinya.
"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," katanya.
Masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu saluran untuk menyuarakan pendapat.
Wadah atau kanal tersebut yakni partai oposisi.
"Ya, karena ada sebagian rakyat yang tidak memilih pak Jokowi. Dan mereka membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat nah, di situ lah fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi dari mereka yang waktu itu tidak memilih pak Jokowi," katanya.
Oposisi bisa kerja sama bangun bangsa
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid setuju dengan pendapat Presiden Jokowi, yang menyebut oposisi sebagai posisi yang mulia dalam bernegara.
Sodik menekankan partainya lebih condong berada di luar pemerintah, lantaran pemerintahan membutuhkan oposisi yang kuat dan loyal.
"Pimpinan kami juga sekaligus mengatakan bahwa kami diluar. Bekerja sama itu dalam pengertian yang lebih luas, artinya membangun bangsa, jangan diartikan bekerja sama itu dalam arti sempit kami masuk di kabinet," kata Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca: Tanggapan Santai Hotman Paris saat Dilaporkan Pablo Benua Terkait Dugaan Pencemaran dan Fitnah
Baca: NasDem: Jaksa Agung Sudah Bekerja Baik, Kalau Tidak Memenuhi Pasti Sudah Diganti
Baca: Selain Amien Rais, Presiden PKS juga Dikirimi Surat oleh Prabowo Jelang Bertemu Jokowi, Ini Isinya
Baca: Polisi Pastikan Situasi Dekat Stasiun Manggarai Telah Kondusif Usai Terjadi Tawuran Warga
