KPK: Lahan Sawit Bertambah Luas Tapi Penerimaan Pajaknya Malah Turun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi pendapatan pajak yang bersumber dari bisnis kelapa sawit.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi pendapatan pajak yang bersumber dari bisnis kelapa sawit.
Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, terdapat tindakan mengeksploitasi sumber daya alam yang ternyata tidak sebanding dengan penerimaan negara.
"Pajak dari sawit bukannya meningkat malah menjadi menurun. Ketika apa? Ketika lahan sawit kita bertambah luas," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Namun, Laode tidak menjelaskan rinci angka potensi pajak dari sektor sawit yang menguap.
Baca: Keponakan Prabowo Cabut Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Optimis Menang di MK
Baca: 3 Alasan Setya Novanto Kembali Menghuni Lapas Sukamiskin Usai Mendekam di Rutan Gunung Sindur
Baca: Jusuf Kalla Dukung Jokowi Pilih Menteri yang Berani Ambil Keputusan
Baca: TKN Berharap Amien Rais Cs Jadi Oposisi yang Punya Niat Menyejahterakan Rakyat
Namun, ia mencatat, 40 persen perusahaan sawit diduga tidak membayar pajak sesuai ketentuan.
"Tapi, jumlah berapa seharusnya, itu belum ada. Kami sudah sampaikan ini ke Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Coba lihat pada 2018 itu pembayar pajak terbesar siapa? Enggak ada itu dari sawit. Yang ada, banyak BUMN itu pembayar pajak terbesar," tandasnya.
Menurut keterangannya, KPK bakal mendalami potensi pajak dari sektor sawit yang diduga menguap.
Laode juga mengatakan sektor sumber daya alam sering menjadi ajak praktik nakal pengusaha.
Karena itu, katanya, KPK menaruh perhatian terhadap pengelolaan sektor sumber daya alam.
"Karena dia paling banyak korupsi, karena di setiap sektor yang banyak uang, di situ ada potensi korupsi," tegas Laode.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar perusahaan sawit yang membandel diberi sanksi denda atau penalti.
Ucapan Luhut itu merespons data Bank Dunia yang menyebut 80 persen lebih lahan sawit Indonesia bermasalah.
“80 persen lebih dari (lahan) sawit Indonesia, dari laporan World Bank itu, bermasalah semuanya. Tidak ada (kebun) plasmanya. Tidak memperhatikan lingkungan," ujar Luhut.
Karena itu, Luhut mengusulkan perusahaan pemilik lahan sawit bermasalah dikenai denda agar proses hukumnya dapat cepat diselesaikan.
