Kabinet Jokowi
Jokowi Ngaku Sudah Kantongi Nama-nama Calon Menteri
Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung.
Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.
Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.
"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).
Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.
Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.
Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.
Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.
"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."
"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.
"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-Undangan nggak hapal," tambahnya.
Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.
Diperebutkan
Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB yang basis massanya banyak berada di desa-desa.
"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray di Jakarta, Rabu (11/7/2019).
