Di Rapat Paripurna, Gerindra Kritik Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V tahun 2018-2019, Selasa (9/7/2019).

Agenda dalam paripurna kali ini adalah Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2020 dan RKP Tahun 2020.

Selain itu, dalam paripurna kali ini para fraksi juga menyampaikan pandangannya atas RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018 yang diajukan pemerintah.

Dalam rapat tersebut, anggota DPR fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kritik pembangunan infrastruktur yang dirasakan belum maksimal.

Padahal, menurutnya pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Infrastruktur sudah dibangun demikian besar jumlahnya Rp 400 triliun lebih dibanding kabinet lalu Rp 120 triliun, tapi hampir dikatakan hasil ini belum maksimal," kata Bambang dalam interupsinya di Rapat Paripurna.

Baca: Dibalik Gemerlapnya Pulau Jawa dari Angkasa Malah Merugikan Para Astronom

Kemudian ia mengatakan pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak terhadap ketahanan pangan.

Ia juga mengungkapkan banyak kontraktor yang terpaksa tutup di tengah maraknya pembangunan.

"Jumlah kontraktor kita 45.000 yang mati," ujarnya.

Bambang juga menyoroti restrukturisasi yang dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Menurutnya, hal tersebut tidak terjadi di tengah ramainya pembangunan infrastruktur.

"Krakatau Steel PHK besar-besaran demo besar-besaran," tuturnya.