Politikus PKB Nilai Tidak Ada Beda Partai Pemerintah Dengan Oposisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyebut belum ada aturan jelas dalam konstitusi soal posisi partai pemerintah dan partai oposisi.

Sehingga, menurut Abdul Kadir Karding kontrol yang dilakukan terhadap pemerintah belum jelas.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Saat ini, tidak ada bedanya antara partai pemerintah dan partai oposisi karena programnya sama, kerja-kerjanya sama, cuma bedanya yang satu berada di pemerintahan dan satunya lagi di luar pemerintahan," ujarnya.

Baca: KPK Ajak Santri di Jombang Cegah Korupsi

Baca: Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tolak Capim KPK Dari Unsur Polri, Ini Alasannya

Baca: Martin Pratiwi Kecewa karena Ashanty Bangun Brand Kosmetik Sendiri

Karena itu, Karding menilai kontrol terhadap pemerintah atau check and balance yang dilakukan partai oposisi juga tidak jelas.

Ia melanjutkan partai oposisi bisa saja bergabung dengan pemerintah mengingat dinamika di dunia politik sangat dinamis.

"Misalnya, setelah Pemilu 2014, ada partai di luar pemerintah yang kemudian bergabung menjadi partai pemerintah," katanya.

PKS siap jadi oposisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya harus sendirian menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terkait isu bergabungnya sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi-Maruf Amin.

"PKS istiqomah insyaAllah akan di oposisi," ujar mantan Wakil BPN Prabowo-Sandiaga tersebut kepada Tribunnews.com, Selasa (2/7/2019).

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diketahui sudah sejak lama dirumorkan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019.

Baca: Jawab Kritikan Pedas Bobotoh, Pelatih Persib Singgung Soal Barcelona

Baca: Alasan Polri Tidak Kabulkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen: Tidak Kooperatif

Baca: Jokowi Bertemu TKN dan TKD di Istana Bogor Malam Ini, Berikut Agendanya

Belakangan, Gerindra melalui Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga ditawarkan bergabung ke koalisi pemenang Pemilu 2019.

Menurut wakil ketua Komisi II DPR RI ini, Gerindra, PAN dan Partai Demokrat juga sejauh ini masih belum menegaskan sikapnya apakah akan bergabung dengan pemerintah atau seperti PKS mengambil posisi menjadi oposisi.