Pansel Diminta Cermati Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK di Sektor Sumber Daya Alam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK diminta memfokuskan rekam jejak pendaftar dalam bidang pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam.

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia yang dinisiasi ICW dan YLBHI menyebut selama ini KPK berhasil mengungkap kasus terkait sumber daya alam dan energi seperti korupsi izin tambang, kasus PLTU Riau-1, dan korupsi perizinan sawit.

"Jangan sampai peran ini melemah akibat proses seleksi yang tidak memperhatikan rekam jejak calon di sektor sumber daya alam," ujar Juru Bicara Gerakan Masyarakat Bersihkan Indonesia Iqbal Damanik di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jumat (5/7/2019).

Baca: Perkembangan Penyidikan Kerusuhan 22 Mei, Polisi Ungkap 8 Kelompok Terlibat Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Baca: Mantan Kuasa Hukum Irwandi Yusuf Daftar Capim KPK, Begini Responsnya Soal Isu Internal KPK

Baca: Boy William Sarankan Lucinta Luna Bertukar Kostum dengan Suaminya untuk Konsep Pernikahan Uniknya

Siti Rakhma Mary Herwati dari YLBHI di tempat yang sama menambahkan selama ini korupsi di sektor sumber daya alam diduga melibatkan kepolisian.

Untuk itu sebisa mungkin, katanya, Pansel tak memilih calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian.

"Selama ini kasus-kasus yang ditangani oleh bersih kan Indonesia itu melibatkan korupsi (diduga) melibatkan polisi sebagai aktor yang terlibat di dalam korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena itu, kami kuatir ketika para polisi ini nanti menjadi pimpinan KPK nanti akan (diduga( melanggengkan korupsi sumber daya alam itu menjadi lebih buruk," kata Siti.

Hal yang sama juga disampaikan peneliti ICW Lalola Easter.

Ia sepakat, konflik kepentingan polisi dengan perusahaan perusak sumber daya alam termasuk tinggi.

"Kami prihatin akan adanya indikasi pelemahan KPK terutama jelang pemilihan capim KPK," kata Lalola.

348 pendaftar

Panitia seleksi calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Pansel Capim KPK resmi menutup pendaftaran dokumen capim KPK pada Kamis (4/7/2019).

Sebanyak 348 orang turut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 atau jilid V.

Anggota Pansel KPK Hendardi mengatakan, selama 7 hari, Pansel akan melakukan seleksi administratif bagi para pendaftar Capim KPK.

Seleksi ini guna melihat berkas persyaratan serta dari kalangan profesi mana saja yang turut mendaftar.

Baca: Menag dan Gubernur Jatim Khofifah Beri Pesan pada CJH, Sebut Titip Nama Baik Umat Islam Indonesia

Baca: Jane Shalimar Menlilai Ada Gelagat Tak Biasa dari Milano Lubis ke Vanessa Angel

Baca: Download Lagu Kepastian dari Rossa, Lengkap dengan Lirik dan Videonya

Baca: Prabowo Bertemu Jokowi Bulan Ini, Faldo Maldini: Seperti Drama yang Dibuat-buat Sehingga Muncul Hero

"Seleksi administrasi baru dilakukan mulai tanggal 5 Juli 2019," kata Hendardi saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (5/7/2019).

Hendardi pun menyampaikan, usai seleksi administrasi, Pansel KPK akan mengumumkannya pada tanggal 11 Juli 2019 mendatang.

"pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 11 Juli 2019," jelasnya.

Lebih lanjut, tahapan seleksi Capim KPK akan dilakukan uji publik.

Uji publik ini dilakukan oleh para capim agar masyarakat mengetahui seperti apa sosok capim KPK dan kapabilitas yang mereka miliki.

Tim pansel saat ini masih mempertimbangkan format uji publik seperti apa yang akan digunakan.

"Selanjutnya tahapan meminta masukan publik," ucap Hendardi.

Jangan kecolongan

Sebanyak 348 kandidat mendaftarkan diri menjadi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Pujiono, banyaknya calon menunjukkan kegairahan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.

"Semakin banyak calon akan memberikan banyak pilihan, meskipun tidak menjamin mendapatkan calon yang berkualitas. Banyaknya calon menunjukkan kegairahan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi," ujar Pujiono kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Karena itu Pansel KPK harus dapat menjaring orang yang memiliki motivasi untuk mengabdikan atau mewakafkan dirinya untuk pemberantasan korupsi.

Baca: 6 Zodiak Paling Anti Drama, Pisces Ingin Hidup Damai dan Sagitarius Hindari Pembuat Drama

Baca: Wiranto Pimpin Rapat Bersama Tim Asistensi Hukum Bahas Hal Ini

Baca: Ashleigh Barty Melenggang ke Babak Tiga Usai Kalahkan Petenis Belgia

Baca: Klasemen Sementara Liga 1 2019 Pekan Keenam Usai Madura United Tekuk PSM Makassar

"Disamping memiliki integritas, kapabilitas dan non partisan," tegas Pujiono.

Dia juga memberikan catatan terhadap banyaknya calon dari penegak hukum terutama polisi dan kejaksaan.

Menurut dia, Pansel harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan tidak ada calon yang terpilih justru akan memperlemah penegakan hukum karena perbenturan kepentingan.

Untuk itu pula pegiat antikorupsi ini menyarankan agar Calon dari Polisi dan Kejaksaan mengundurkan dirinya, jika nanti terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Agar tidak ada beban kelembagaan jika menangani kasus dari koleganya sendiri, sebaiknya mengundurkan diri. Setidaknya dilepaskan dari kedudukanya sebagai polisi atau jaksa," jelas dia.

Jauh dari itu semua, menurut dia, Pansel KPK jangan kecolongan terhadap calon yang "titipan" dari partai politik.

"Jangan kecolongan calon yang di"jemput" atau dipilih atau diajukan parpol," dia berpesan kepada Pansel KPK.

Dia berharap Pansel KPK berhasil memilih 10 calon yang terbaik, yang punya integritas, kapabilitas, non partisan, punya nyali yang kuat serta punya komitmen tinggi untuk pemberantasan korupsi.

"Dan calon itu sudah selesai dengan urusan atau kebutuhannya sendiri. Bukan memilih orang-orang yang cari kerjaan, popularitas, bahkan sebagai "agen" para koruptor," tegasnya.