Selasa, 7 Oktober 2025

Kabinet Jokowi

Susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi Diprediksi Akan Gemuk

Karena bukan hanya 10 partai politik pendukung, tapi juga ada Tim Kampanye Nasional (TKN), relawan-relawan dan Nahdlatul Ulama (NU) harus dipikirkan k

Editor: Johnson Simanjuntak
Tribunnews.com
Suasana Rapat Kabinet yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015). 

Sebab, ia mengklaim partainya mendapatkan perolehan kursi di DPR lebih banyak dibanding partai pimpinan Cak Imin itu.

"Suara Nasdem kan lebih besar dari pada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (nama menteri)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi.
Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Kendati demikian, menurutnya tak elok jika pembahasan komposisi menteri diungkap kepada publik.

Ia mengatakan komposisi menteri nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo.

"Nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung Jadi engga perlu diungkapkan kepada publik," pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.

PKB Dan NasDem Minta Jatah 10 Menteri, PDIP: Terus Kami Minta Berapa?

PDI Perjuangan tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi periode mendatang.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan. You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kemudian ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden. Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," pungkasnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved