Susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi Diprediksi Akan Gemuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memprediksi susunan kabinet kerja presiden terpilih Joko Widodo (Jokowo) akan sangat gemuk di periode kedua.

Karena bukan hanya 10 partai politik pendukung, tapi juga ada Tim Kampanye Nasional (TKN), relawan-relawan dan Nahdlatul Ulama (NU) harus dipikirkan keberadaan wakilnya di Kabinet.

Belum lagi, kata dia, mengakomodasi makna rekonsialiasi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yakni bisa jadi itu Partai Politik tertentu di BPN atau perwakilan BPN saja.

"Akan gemuk nih kabinetnya. TKN pasti minta. PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PBB dan PKPI, pasti minta. Belum lagi relawan-relawan dan NU. Terus ada lagi dari BPN. Jadi memang gemuk nanti ini kabinetnya," dia memprediksi kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Baca: Nasdem Siap Tempatkan Kadernya di Pucuk Pimpinan DPR

Selain itu Jokowi juga mengatakan akan memasukkan banyak anak muda dalam Kabinetnya.

Menurut dia, itu bisa bermakna Jokowi akan menambah jatah Menteri atau Wakil Menteri untuk memasukkan anak-anak muda dalam jajaran Kabinetnya.

Baca: Ini 7 Sosok Menteri Yang Diprediksi Tetap Dipertahankan Jokowi di Periode Kedua

"Pak Jokowi orkestranya bagaimana nanti. Itu tantangan tersendiri buat pak Jokowi," jelas pendiri lembaga analisis Politik KedaiKOPI ini.

PKB Minta 10 Kursi Menteri

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengatakan dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.

Saat ditanya jumlah, Cak Imin jelas meminta sebanyak-banyaknya.

Meski begitu ia sadar dalam sistem presidensial, partai politik pengusung cuma bisa mengusulkan daftar nama yang direkomendasikan.

Sementara soal keputusannya, sepenuhnya di tangan presiden yang bersangkutan.

"Kalau doa, sebanyak-banyaknya. Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ujar Cak Imin.

Taufiqulhadi: Nasdem Sepantasnya Usul 11 Menteri

Politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai partainya sudah sepantasnya mengusulkan nama menteri lebih dari yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sebab, ia mengklaim partainya mendapatkan perolehan kursi di DPR lebih banyak dibanding partai pimpinan Cak Imin itu.

"Suara Nasdem kan lebih besar dari pada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (nama menteri)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Kendati demikian, menurutnya tak elok jika pembahasan komposisi menteri diungkap kepada publik.

Ia mengatakan komposisi menteri nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo.

"Nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung Jadi engga perlu diungkapkan kepada publik," pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.

PKB Dan NasDem Minta Jatah 10 Menteri, PDIP: Terus Kami Minta Berapa?

PDI Perjuangan tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi periode mendatang.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan. You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kemudian ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden. Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," pungkasnya.(*)