Kabinet Jokowi
PDIP: Tidak Harus Minta Jatah Menteri, Pasti Akan Diberi yang Terbaik
Eriko Sutarduga menyebut hingga saat ini partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga menyebut hingga saat ini partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Menurutnya pihaknya tidak perlu mengemis soal jatah menteri, karena PDIP partai pemenang dan Jokowi kader PDIP.
Sehingga, tak diminta pun Jokowi dipastikan bakal memberikan jatah menteri bagi mereka.
"PDI Perjuangan tidak pernah meminta, belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Pejuangan, namanya PDI Pejuangan meminta, tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Baca: Respons Jusuf Kalla Sikapi Politikus Mendaftar Calon Anggota BPK
Baca: Kisah Penjual Kerupuk Keliling di Klaten Menabung Rp 5 Ribu per Hari, Kini Impian Naik Haji Terwujud
Baca: PDIP Benarkan Jokowi dan Prabowo Subianto Akan Bertemu Juli Ini
Menurut Eriko, keputusan penunjukan dan komposisi menteri bagi PDIP sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi yang akan membahas hal tersebut bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sama juga seperti ibu ketua umum kami punya satu sikap yang memang memberikan hak sepenuhnya kepada beliau, biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang (dari PDIP)," tegasnya.
Diketahui, untuk pemerintahan periode keduanya, Presiden Jokowi akan merombak komposisi kabinetnya usai dilantik pada 20 Oktober 2019.
Beberapa partai semisal PKB dan Nasdem secara terang-terangan sudah meminta jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Kerja jilid II. Tak tanggung-tanggung, keduanya meminta jatah 10-11 menteri.
Presiden Jokowi sendiri sempat menyatakan kabinet kerja jilid II bentukannya bakal diisi oleh orang-orang muda dengan rentang umur 25-30 tahun.
Diminta rampingkan kabinet
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek
Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI
Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik
“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.
