Jawaban Dewan Penasihat soal Peluang Gerindra Gabung Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf
"Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i menjawab prediksi pengamat terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin.
Syafi'i mengakui perdebatan soal posisi partai pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sempat mengemuka di tengah kader.
Baca: Kronologi Pengeroyokan Tewaskan Anggota TNI Hingga Sosok Korban di Mata Keluarga dan Warga
Namun, Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas para kader ingin Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.
"Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Syafi'i, Partai Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi.
Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah semakin berkurang.
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.
Kemudian, pada periode 2014-2019 di bawah Pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu kembali memilih menjadi oposisi.
Baca: Ogah Damai, Keluarga Fairuz A Rafiq Ingin Galih Ginanjar Dipenjara
Saat itu, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memang kalah dalam Pemilu 2014 yang dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.
Peluang Gerindra Gabung Koalisi Jokowi-Maruf
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, tidak hanya Partai Amanat Nasional (PAM) dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-Pilpres 2019.
Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.
"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.
Baca: Pengamat Ini Yakin Demokrat dan PAN Bakal Gabung Koalisi Pemerintah
Baca: Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Partai Demokrat, Peluang AHY dan Mengulang Sejarah
