Minggu, 5 Oktober 2025

Anggota DPD RI Asal Maluku Minta Pileg dan Pilpres Dipisah Pada Pemilu 2024

Anggota DPD RI asal Maluku Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dipisah pada Pemilu 2024.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Dialog kenegaraan DPD RI Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi? di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Maluku Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dipisah pada Pemilu 2024.

Ia mengatakan Pemilu serentak cukup dillakukan pada 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam dialog kenegaraan DPD RI “Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?” di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca: Prediksi Madura United vs Persebaya Surabaya di Leg 2 Perempat Final Piala Indonesia: Live RCTI

Baca: Wanita Asal Bandung Alami Gangguan Jiwa Karena Dicerai Suami, Kini Hamil Setelah Kabur dari Rumah

Baca: Apapun Putusan MK, Semua Pihak Diminta Legowo

Anggota DPD dua periodei ini (2009 – 2019) mengakui gagal melenggang kembali Senayan dalam Pemilu 2019 ini.

Dia juga mengaku pernah ditawari seseorang untuk menang Pemilu dengan membayar ratusan juta rupiah.

“Saya tolak tawaran itu, karena money politik itu merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres,” katanya.

Selain itu, ia melihat sosialiasi pemilu serentak oleh KPU tidak optimal.

Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS itu memilih caleg DPD RI juga DPR RI.

“Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini,” katanya.

Lemahnya manajemen risiko

Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sempat mengadakan kajian lintas disiplin soal kasus meninggal dan sakitnya petugas KPPS dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkap ada permasalahan soal manajemen risiko pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ditemukan dalam kajian, bila terjadi kondisi kedapatan ada petugas KPPS mengalami sakit, tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana langkah-langkah seharusnya untuk mengatasi kondisi tersebut.

Akibatnya, hal itu secara langsung berkontribusi terhadap meninggalnya petugas KPPS di lapangan.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved