Sehabis Libur Lebaran, Susi Pudjiastuti Bakal Tenggelamkan 30 Kapal Asing
Sudah ada 30 kapal yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan bekekuatan hukum tetap (Inkracht)
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menenggelamkan setidaknya 30 kapal asing yang bermasalah setelah libur Idulfitri 1440 Hijriah.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, mengatakan sudah ada 30 kapal yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan bekekuatan hukum tetap (Inkracht).
Baca: Susi Pudjiastuti Ingin Benahi Kinerja PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan
"Masih ada (penenggelaman kapal) di beberapa tempat. Ada di Batam, Tarempa, Natuna, Bitung, dan Pontianak juga ada," kata Susi Pudjiastuti saat menggelar open house di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2019).
Menurut Susi Pudjiastuti, jumlah kapal yang ditenggelamkan kemungkinan bertambah dalam sebulan ke depan apabila sudah ada putusan pengadilan.
Saat ini, katanya, ada sekitar 90 kasus kapal bermasalah yang masih menjalani sidang di pengadilan Indonesia.
"Ada 90 yang belum inkracht kemarin. Kalau bulan ini selesai 30 yah berarti 60 kapal lagi," kata Susi Pudjiastuti.
Baca: TERPOPULER - Pendaftaran SBMPTN 2019 Segera Dibuka, 4 Prodi Diperebutkan di 3 PTN Terfavorit
Susi Pudjiastuti yang dikenal sebagai penenggelam kapal, memang telah menyatakan perang terhadap pelaut asing yang mencuri ikan dari laut Indonesia.
Sebelumnya Susi menyatakan akan menenggelamkan 51 kapal 'maling ikan' itu terdiri dari 38 unit kapal yang berasal dari Vietnam, 6 unit kapal dari Malaysia, 2 unit kapal asal China, 1 unit kapal Filipina, dan 4 kapal tanpa identitas.
Pada awal Mei lalu, Susi juga menyatakan akan menenggelamkan sebanyak 26 kapan ikan asing berbendera Vietnam di Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.
Kapal ikan asing (KIA) tersebut telah diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) dan akan ditenggelamkan secara bertahap di beberapa lokasi.
Di antaranya, di perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat sebanyak 23 KIA dan di perairan Sambas, Kalimantan Barat sebanyak tiga KIA.
KKP menjelaskan, bahwa kapal asing pencuri ikan yang selama ini dilelang berpotensi kembali digunakan untuk kejahatan serupa.
"Kata MenKP (Susi Pudjiastuti), kebijakan kita satu. Kapal ikan asing yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu kebijakan yang merugikan kita," tulis keterangan KKP.
Menteri Susi, dalam cuitan itu, mengungkapkan bahwa kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga masuk ke negara hanya Rp 100, Rp 200, hingga Rp 500 juta.
Sementara keuntungan mereka Rp 1-Rp 2 miliar dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia.
"Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari hasil lelang. Dalam hal ini, KKP akan terus bersikap tegas untuk memperkuat detterent effect (efek gentar)," tulis akun KKP.
Sebagai informasi, hubungan antara Indonesia dan Vietnam memang memanas setelah kapal berbendera Vietnam dengan sengaja menabrakkan diri ke KRI Tjiptadi-381 di Natuna Utara, Sabtu (27/4/2019).
Kementerian Luar Negeri pun telah menyampaikan protes kepada pihak Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta terkait insiden tersebut, dan memanggil Kedutaan Besar yang bersangkutan.
Kapal pengawas perikanan Vietnam diketahui memprovokasi kapal TNI AL karena telah menangkap kapal berbendera Vietnam BD 979 yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Baca: Susi Pudjiastuti Mengaku Ini Lebaran Pertamanya di Jakarta
Namun, provokasi yang dilakukan Vietnam diketahui bukan kali pertama terjadi. Ini merupakan kesekian kalinya Vietnam melakukan hal serupa kepada Indonesia.
"Untuk saat ini KKP terus melakukan ketegasan dan soliditas sesama aparat penegakan hukum di laut dengan cara terus melalukan patroli intensif," tegas KKP.
Ingin Benahi PNS
Susi Pudjiastuti pun berkeinginan membenahi kinerja PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional makin melesat setelah libur lebaran ini.
"Saya ingin membawa birokrasi ke good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)," kata Susi Pudjiastuti di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2019).
Baca: Susi Pudjiastuti Mengaku Ini Lebaran Pertamanya di Jakarta
Menurut Susi Pudjiastuti, saat ini sejumlah program seperti golden shake hand atau terkait dengan permintaan pensiun dini juga masih belum terekrut dengan baik.
Wanita kelahiran Pangandaran Jawa Barat 54 tahun yang lalu itu juga ingin pihaknya merekrut lulusan yang mendapatkan nilai cum laude.
"Ini untuk memperbaiki kualitas PNS," kata Susi Pudjiastuti.
Selain itu, dia berencana membuat sistem akselerasi atau percepatan sehingga pegawai muda yang baru dan berkualitas dapat naik tingkat dengan baik dan cepat.
Baca: Candaan Susi Pudjiastuti Jika Tak Jadi Menteri Lagi : Jadi Wartawan Online
Hal tersebut dinilai akan memperbaiki kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga makin baik dalam melakukan pembenahan atau reformasi sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Saya belajar bahwa bekerja di perusahaan sendiri dan di pemerintah berbeda," ujar Susi Pudjiastuti.
