Sabtu, 4 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Ray Rangkuti Prediksi Jokowi Hanya Akan Reshuflle Dua Atau Tiga Menteri

Menurut dia yang akan menarik dari isu ini adalah melihat reshuffle ini sekaligus memandang format koalisi 2019-2024.

Editor: Johnson Simanjuntak
Biro Pers Istana Kepresidenan/Rusman
Presiden Jokowi dan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat berbincang di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Politik, Ray Rangkuti memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan melakukan perompakan atau reshuffle kabinet terbatas.

Yakni reshuffle yang terkait dengan kementerian yang sekarang tengah disorot publik karena adanya kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi.

"Jika terkait dengan hal itu, kemungkinan hanya dua atau tiga kursi yang akan direshuffle," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Kamis (9/5/2019).

Menurut dia yang akan menarik dari isu ini adalah melihat reshuffle ini sekaligus memandang format koalisi 2019-2024.

Artinya reshuffle ini, Ray Rangkuti mengatakan sangat memungkinkan tambahan partai masuk ke dalam.

Dia melihat, itu bisa jadi akan memasukan Partai Demokrat. Tentu saja dengan figur Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan dilibatkan.

"Dengan begitu, ada kemungkinan penambahan partai dalam koalisi," jelasnya.

Selain itu, kata dia, pemilihan pengganti Menteri yang akan direshuffle akan menjadi sinyal yang bersangkutan akan dipilih kembali pada jajaran anggota kabinet 2019-2024.

"Jadi pemilihan yang bersangkutan sebagai anggota kabinet ini tidak bisa dipandang semata hanya berusia 4 bulan. Tapi yang bersangkutan punya potensi akan dilibatkan sebagai anggota kabinet berikutnya," paparnya.

Baca: Begini Suasana Depan Kantor KPU RI Adanya Rencana Aksi Demonstrasi

Lebih lanjut ia memprediksi juga komposisi perolehan kursi Menteri oleh partai koalisi tidak akan banyak berubah.

Karena, sekalipun kemungkinan ada penambahan anggota koalisi, tapi partai-partai lain telah diyakinkan untuk tidak gusar karena wakil mereka akan ada di kursi kabinet akan sama atau bisa jadi bertambah.

"Dengan begitu, yang akan terlihat pada kabinet 2019-2024 yang akan datang adalah kabinet multi partai. Dominasinya bahkan bisa mencapai 70% dari total anggota kabinet," jelasnya.

Reshuffle Setelah Lebaran

Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri nanti.

Kepastian ini diungkapkan oleh Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi di komplek Istana Bogor,Rabu (8/5/2019).

Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 lantaran beberapa menteri berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Termasuk, beberapa menteri yang lolos dan tidak lolos di Pileg 2019 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Johan Budi menegaskan jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Baca: Adhie Massardi: Jajaran KPU Harus Diganti

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," Johan Budi menjelaskan.

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.

Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo. Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Johan Budi menegaskan kembali, Presiden Jokowi juga sudah memanggil para menteri yang terseret proses hukum di KPK.

"‎Saya kira tidak hanya ketika seorang menteri diperiksa KPK sebagai saksi, tapi ketika pak presiden dapat informasi dari siapa pun, pasti akan dikroscek pada menteri yang bersangkutan," ucap Johan Budi.(*)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved