Rencana Pemindahan Ibu Kota
Respons TKN Sikapi Permintaan Sekjen Partai Berkarya Agar Jokowi Stop Wacana Pemindahan Ibu Kota
Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily, merespons permintaan Sekjen Partai Berkarya agar Jokowi hentikan Wacana Pemindahan Ibu Kota
lihat foto
Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
Pulau Sumatera didiami kurang lebih 21 persen total penduduk.
Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.
Baca: Pria Ini Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Tabrak Bus Trans Jogja
Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait.
Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.
"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," jelas Presiden.
Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.
"Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini," tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.
"Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani," ujarnya.
Baca: Pangeran Harry dan Meghan: Putra pertama lahir, Pengalaman paling menakjubkan
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Lalu Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
