Respons TKN Sikapi Permintaan Sekjen Partai Berkarya Agar Jokowi Stop Wacana Pemindahan Ibu Kota

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," tuturnya.

Baca: Resep Takjil Buka Puasa Super Praktis yang Bisa Kamu Buat di Rumah

Setelah meninjau lokasi di Kalimantan Timur, Jokowi meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya yang satu di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini, Presiden tampak didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Tegaskan keseriusan pemerintah

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota.

Wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.

"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan," kata Presiden Jokowi saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta (6/5/2019).

Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.

Baca: 8 Terduga Teroris Ditangkap di Bitung, Bekasi, dan Tegal: Begini Keterlibatan dan Rencana Aksinya

Juga hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Presiden Jokowi menjelaskan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.

"Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," ucap Jokowi.

DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare.

Baca: Riko Simanjuntak Tampil Dengan Gaya Rambut Mohawk Dalam Laga Persija Jakarta Kontra Bali United

Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.

"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa.