Jumat, 3 Oktober 2025

Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jusuf Kalla: Pemindahan Ibu Kota Perlu Waktu 10 hingga 20 Tahun

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan perlu proses dan waktu sekitar 10 hingga 20 tahun untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wapres RI, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019). 

"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan," kata Presiden Jokowi saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta (6/5/2019).

Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.

Baca: 8 Terduga Teroris Ditangkap di Bitung, Bekasi, dan Tegal: Begini Keterlibatan dan Rencana Aksinya

Juga hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Presiden Jokowi menjelaskan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.

"Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," ucap Jokowi.

DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare.

Baca: Riko Simanjuntak Tampil Dengan Gaya Rambut Mohawk Dalam Laga Persija Jakarta Kontra Bali United

Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.

"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," katanya.

BUKA PUASA BERSAMA--Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) bersama pimpinan lembaga negara  pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Pada kesempatan ini juga Presiden Jokowi memberi pengarahan soal persiapan  perpindahan ibu kota negara  di luar  pulau jawa yang  dipersiapkan dengan matang.-Warta Kota/henry lopulalan
BUKA PUASA BERSAMA--Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) bersama pimpinan lembaga negara pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Pada kesempatan ini juga Presiden Jokowi memberi pengarahan soal persiapan perpindahan ibu kota negara di luar pulau jawa yang dipersiapkan dengan matang.-Warta Kota/henry lopulalan (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa.

Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Pulau Sumatera didiami kurang lebih 21 persen total penduduk. 

Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.

Baca: Pria Ini Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Tabrak Bus Trans Jogja

Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. 

Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.

"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," jelas Presiden.

Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan. 

Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved