Senin, 6 Oktober 2025

Pemerintah Bakal Bentuk Komite Nasional Vokasi

Presiden Jokowi ingin dibentuk komite nasional Vokasi, seperti halnya komite percepatan pembangunan infrastruktur.

Editor: Adi Suhendi
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Presiden Jokowi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini fokus pada pendidikan vokasi yang mengarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu terhadap peserta didik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi menginginkan pendidikan vokasi lebih masif utamanya di Kementerian dan Lembaga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Theresia Felisiani)

"‎Beliau (presiden) ingin banyak pelatihan, dari 16 kementerian dan lembaga itu ada sekitar Rp 11 triliun lebih untuk anggaran pelatihan termasuk di pendidikan kedinasan," ucap Basuki, Senin (6/5/2019) di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca: Polemik Klaim Kemenangan Prabowo 62 Persen, PKS dan Partai Demokrat Saling Berdebat

Diungkapkan Basuki, kedepan Presiden Jokowi ingin dibentuk komite nasional Vokasi, seperti halnya komite percepatan pembangunan infrastruktur.

Masalah desain Komite Nasional Vokasi, menurut Basuki, bakal diurus Bappenas‎.

Terpisah, ‎Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan fokus dari Komite Nasional Vakansi yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca: Klasemen Liga Inggris, Liverpool dan Man City Berebut Gelar Premier League di Laga Pamungkas

"‎Presiden akan memfokuskan kepada sumber daya manusia diharapkan semua kementerian yang mempunyai hal-hal terkait peningkatan SDM akan digabukan dengan desain yang akan kita buat," tutur Puan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018. (Kemenko PMK)

Khusus pelatihan bagi SMK maupun Politeknik, ‎Puan menuturkan bakal disambungkan dengan dunia industri. Bahkan pemerintah juga siap mendatangkan pelatih-pelatih dari luar negeri.

Baca: KPU Serahkan Penyelidikan Temuan Form C1 Untungkan Capres ke Bawaslu

"Untuk pelatihannya seperti apa, nanti dipikirkan. Kita bukan hanya mengirim pelatihan ke luar negeri tappi juga diharapkan ‎tenaga pelatih dari luar negeri didatangkan ke Indonesia," tambah Puan.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved