Pemilu 2019
Hidaya Nur Wahid : Hak Parpol Lakukan Manuver Politik, Tapi Masyarakat Bakal Mencatatnya
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai partai politik bebas saja berbuat manuver, tetapi rakyat mencatat
TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai partai politik bebas saja berbuat manuver.
Namun, Hidayat Nur Wahid mengatakan masyarakat akan mencatat manuver tersebut.
Baca: Demokrat Sebut Terlalu Dini Bicara Koalisi Pasca-Pertemuan AHY dengan Jokowi
"Kita menghormati pilihan politik dari siapapun, AHY atau siapa saja. Mereka buat keputusan politik kemudian mereka melakukan manuver apa pun, itu adalah hak masing-masing parpol. Rakyat akan mencatat manuver ini apa maknanya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Pernyataan Hidayat Nur Wahid tersebut saat menanggapi pertanyaan terkait perteman Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Hidayat Nur Wahid mengatakan sikap PKS sendiri tetap tegas.
PKS tetap bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca: Pakde Karwo Sebut Bisa Saja Partai Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Jika Menang Pilpres
Hidayat Nur wahid mengatakan PKS tetap berkonsolidasi dengan sesama partai koalisi untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga.
"Kami akan tetap konsolidasi dengan koalisi Pak Prabowo, secara bertanggung jawab mengawal seluruh perolehan suara agar mendapat hasil terbaik yang kami harapkan yaitu 2019 Prabowo dan Sandiaga jadi presiden dan wapres," kata dia.
Kata Pengamat, Ada Sinyal Demokrat ke Jokowi
Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, hal itu sebagai pembicaraan awal terkait rencana bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi.
"Kemungkinan membicarakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/5/2019).
Baca: Pakde Karwo Sebut Bisa Saja Partai Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Jika Menang Pilpres

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, bahwa pertemuan keduanya untuk membahas penguatan pemerintahan Jokowi di parlemen 2019-2024.
Sebab, dari hasil quick count menunjukkan, partai koalisi Jokowi seperti PKPI dan Hanura tidak lolos di parlemen.
Sementara, PDIP sekitar 18-20 persen, PPP 4 persen, Nasdem 8-10 persen, Golkar 10-12 persen dan PKB 8-10 persen.
Baca: Partai Demokrat Bisa Saja Diajak Bergabung Jika Jokowi Kembali Memimpin Indonesia
Sehingga pemerintahan Jokowi, kata Karyono, perlu dukungan partai politik di luar koalisi untuk memperkuat perlemen lima tahun kedepan.
"Bergabungnya Demokrat bisa memperkuat pemerintah di parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi, politik dan keamanan bangsa lima tahun kedepan," ungkap Karyono.
Terlalu Dini Bahas Koalisi
Partai Demokrat menilai terlalu dini membahas soal koalisi pasca-pertemuan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara Pilpres 2019.
Baca: Pertemuan Jokowi-AHY Jadi Pintu Masuk Demokrat di Kabinet?

"Terlalu dini membicarakan posisi-posisi yang Anda tanyakan di posisi yang sekarang ini," ujar Amir Syamsuddin saat dihubungi, Jumat (3/5/2019).
Meski demikian, ia mengapresiasi pertemuan antara Jokowi dengan AHY.
Ia menilai pertemuan tersebut menunjukkan dinamisnya dunia politik.
Amir mengatakan dalam politik, tak boleh ada harga mati sebab semuanya harus dinamis.
Karena itu, meskipun AHY dan Jokowi berbeda sikap politik pada Pilpres 2019, keduanya tetap bisa bertemu.
Meski demikian, Amir menyatakan untuk berbicara koalisi masih harus menunggu hasil resmi dari KPU.
Baca: Kiprah Politisi Demokrat di Pileg: Ibas, Dede Yusuf Lolos ke DPR, Ferdinand Hutahaean Kurang Suara
Karena itu ia meminta semua pihak menunggu hasil resmi KPU sebelum berbicara membangun koalisi.
"Kita harus patuh bila terbukti bahwa proses pemilu telah dijalankan dengan baik dan benar dan upaya-upaya menguji hasil pemilu telah juga dilakukan dengan benar dan telah dilakukan benar, dan kalau itu sudah dilalui tentu kita akan memiliki presiden terpilih," lanjut dia.
Penulis : Jessi Carina
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Hidayat Nur Wahid: Rakyat Akan Mencatat Manuver Partai Politik...