Sandiaga Uno: Harus Ada Referendum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menilai selain memerlukan kajian mendalam, keputusan memindahkan Ibu Kota sebaiknya melibatkan masyarakat.

Menurutnya masyarakat harus ditanya perlu atau tidaknya memindahkan Ibu Kota.

"Kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan, melibatkan masyarakat," kata Sandiaga Uno di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa, (30/4/2019).

Pasalnya menurut Sandiaga pemindahan ibu kota tergolong keputusan strategis yang berdampak pada masyarakat.

Oleh karena itu menurutnya Pemerintah sebaiknya menggelar referendum perlu tidaknya memindahkan Ibu kota.

"Menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada Referendum,"katanya.

Karena menurut Mantan Wagub DKI itu pemindahan Ibu kota harus mendahulukan kepentingan rakyat, terutama kemudahan terhadap akses lapangan kerja.

Sandiaga sendiri mengaku belum bisa menilai apakah pemindahan Ibu Kota itu saat ini perlu dilakukan atau tidak. Karena menurutnya belum ada pemaparan kajian komprehensif dari pemerintah.

"Dan menurut saya ini bukan soal Sandiaga Uno setuju atau tidak, tapi semua masyarakat harus kita ajak dalam konsesus bersama, karena ini keputusan yang selalu bersama buat bangsa kita," pungkasnya.

Baca: Sandiaga Nilai Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Kajian Mendalam

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan ada tiga kandidat wilayah yang bakal menjadi lokasi pemindahan ibu kota, yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira kira itu lah," papar Jokowi usai meninjau buruh di PT KMK Global Sports I, Keluraham Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Meski sudah ada tiga kandidat, Jokowi menegaskan mana yang bakal dipilih belum diputuskan dalam rapat.

Ini lantaran pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan dan lainnya.

"Memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan pemerintah masih perlu membahas pengembangan ibu kota ke depan sehingga diperlukan adanya perhitungan yang matang.

"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," tegas dia.

Terakhir Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, karena pemerintah memikirkan puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang.

Selain itu, pemerintah juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa karena Pulau Jawa sudah padat penduduk.

"Kita memiliki 17ribu pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindahnya," tambah Jokowi.