Pemindahan Ibu Kota Negara
Partai NasDem Dukung Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Ke Luar Pulau Jawa
masyarakat DKI Jakarta juga akan mendapat banyak manfaat dengan berpindahnya sebagian beban yang ditanggung selama ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai NasDem mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate berharap dapat segera direalisasikan, setelah pemerintah melakukan kajian, analisa dan pertimbangan yang matang.
"Pak Jokowi menindak lanjuti rencana pemindahan ibu kota yang sudah dibicarakan cukup lama. Kami mendukung kebijakan tersebut dan berharap dapat dilakukan dalam waktu yang cepat setelah pemerintah melakukan kajian, analisa dan pertimbangan yang matang," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ri ini kepada Tribunnews.com, Selasa (30/4/2019).
Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, masyarakat DKI Jakarta juga akan mendapat banyak manfaat dengan berpindahnya sebagian beban yang ditanggung selama ini.
Yakni, dia mencontohkan, seperti, kepadatan penduduk, transportasi yang sulit dan apresiasi harga tanah dan NJOP yang terus naik dan mahal disamping banyak manfaat lainnya.
"Dan Jakarta selanjutnya akan berkembang menjadi pusat bisnis dan bandar megah di Asia Tenggara," jelasnya.
Baca: Jokowi: Ada Tiga Kandidat Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara
Sedangkan Pusat pelayanan pemerintah akan bergeser ke ibu kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien dan pelayanan pemerintah pusat yang lebih produktif.
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Dalam pengantarnya Presiden menjelaskan, bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini, menurut Presiden, timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Presiden mengingatkan, dalam membicarakan soal ini tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
“Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” ujarnya.
Beberapa negara, lanjut Presiden, sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Ia menyebutkan banyak sekali contoh seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan, dan lain-lain.
“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tegas Presiden.
Butuh Rp323–466 Triliun