Bulog dan Kemdag Kembali Memanas Soal Beras, Ini Kata Pengamat
"Kita lihat saja yang paling sederhana dari harga. Bila harga tinggi, berarti ketersediaan langka, maka lakukan impor," katanya
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Australia National University (ANU), Arianto Patunru menyarankan agar pemerintah memantau beras melalui satelit.
Hal tersebut dinyatakan di kantor LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).
Baca: Tinjau Kampung Wisata Rotan, Capres Jokowi Bakal Buat Bulog Rotan
Menurut Arianto, penggunaan satelit untuk memantau sirkulasi atau ketersediaan pangan, khususnya beras sangat membantu dalam hal kesamaan data untuk mencegah konflik antar lembaga dalam mengambil kebijakan.
"Kita lihat saja yang paling sederhana dari harga. Bila harga tinggi, berarti ketersediaan langka, maka lakukan impor. Namun, bila indikator harga masih belum bisa dipercaya, ya gunakan satelit. Kan katanya mau ada pantau beras pakai satelit tuh. Nah itu aja realisasi jadi data itu ngga beda-beda terus jadi ribut," kata Arianto.
Arianto menambahkan, konflik mengenai kepastian impor beras seharusnya sudah tidak terjadi di masa sekarang.
Pasalnya, perkembangan teknologi di bidang pangan udah jauh berkembang.
Sebagaimana diketahui, Badan Urusan Logistik (Bulog) kerap tak sepakat dengan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengenai permasalahan impor beras.
Awal ketidak kesepakatan mereka mengenai aliran impor beras yang begitu deras ke gudang Bulog pada September 2018 lalu, hingga Kepala Bulog, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso (Buwas) menyatakan gudang Bulog sudah tak sanggup menampung jumlah impor beras yang dianggapnya berlebihan tersebut.
Baca: Di Indramayu, Mentan Amran Minta Bulog Serap Gabah Secara Cepat
Perseteruan Bulog dan Kemdag kembali memanas, ketika Buwas mengancam mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bulog, bila dirinya dipaksa untuk menyetujui impor beras.
Selain masalah beras, Bulog dan Kemdag juga berseteru mengenai impor bawang putih.
