Presiden Jokowi Memutuskan Memindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Inikah 3 Kota Alternatifnya?
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Inikah 3 kota yang menjadi alternatif lokasinya?
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Inikah 3 kota yang menjadi alternatif lokasinya?
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Baca: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa, JK Usul Mamuju dan Pare-pare
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.
Baca: Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru. Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.
Tahun lalu, pemerintah diketahui telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal itu terindikasi dari kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Mengutip Antara, Sabtu (14/7/2018), Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.
Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.
"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia, Jumat (14/7/2018).
Baca: Jokowi: Sejak Era Presiden Soekarno, Pemindahan Ibu Kota Timbul Tenggelam Tak Pernah Diputuskan
Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Fahrizal meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah ini.
Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.
"Saya lahir di Kalteng ini, umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa. Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, tidak akan mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia," demikian Fahrizal.
Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.
"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Dia menegaskan, pemilihan ibu kota baru telah diputuskan diluar Pulau Jawa. Hanya saja daerah mana yang ditetapkan sebagai kandidat ibu kota baru, hal itu ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca: Ibu Kota Dipindahkan, Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner
"Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan lebih teknis itu dilakukan Menteri Bappenas," kata Sofyan.
Sofyan menegaskan, tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.
"Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok, misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," pungkasnya.
(Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa"