Sekjen PAN Bantah Rumor akan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

Adapun rumor tersebut muncul setelah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy perbincangan tersebut terjadi usai pelantikan Gubernur Maluku,yang diusung oleh PAN. Berbincangnya Jokowi dengan zulkifli bukan dalam acara khusus.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN. Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).

Baca: Jokowi di Ambang Rekor, Jika Menang Lagi Maka Jadi Jawara 5 Kali Pemilu

Baca: Tim Sukses Depresi Ditagih Sang Caleg Karena Hanya Dapat 567 Suara, Ini Kisahnya

Lagian menurut Eddy pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakanhal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi. Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur. Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.

Sebelumnya, momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana usai pelantikan gubernur pada Kamis kemarin, menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli ke istana sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat. Oleh karena itu ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi. Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti kedepannya gimana," katanya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi. Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

Baca: Ingin Lihat Langsung Pria yang Akan Nikahi Putrinya, Ayah Irish Bella Akhirnya Temui Ammar Zoni

Baca: Kontroversi Film Kucumbu Tubuh Indahku, Sang Sutradara Prihatin Petisi dan Boikot di Sejumlah Daerah

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.

Sebelumnya Usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Presiden Jokowi sempat berbincang dengan Ketua Umum MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Baik Zulkifli Hasan maupun Surya Paloh sebelumnya juga hadir menjadi tamu undangan di pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Obrolan diawali dari Jokowi yang berjalan menuju meja bundar di tengah Istana Negara usai mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Baca: IAA 2019 Memacu Swasta dan Pemerintah Kembangkan Inovasi

Baca: Sandiaga Pijit Relawan Input C-1: Tegang Semua

Selang beberapa menit, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyusul bersama Surya Paloh. Zulhas duduk di sisi kanan, sementara Paloh di sisi kiri Jokowi.

Jokowi juga terlihat menyampaikan sesuatu kepada Zulhas. Sesekali mereka tertawa bersama.

Dikonfirmasi awak media soal perbincangannya dengan Jokowi, Zulhas mengaku banyak hal yang dibicarakan bersama, salah satu yang dibahas yakni persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Silaturahmi pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan jadj habis energi," papar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Zulhas menambahkan bersama Jokowi dan Surya Paloh, mereka lebih banyak membicarakan masalah pelaksanaan Pemilu yang memakan waktu lama hingga mencapai delapan bulan.

Zulhas merasa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu agar pelaksanaan pemilu berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.