Habiskan Anggaran Besar, Harusnya Pemilu Berjalan dengan Lancar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir 10 hari usai coblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kinerja terus mendapatkan sorotan.

Persiapan KPU saat menggelar Pemilu pun dipertanyakan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan menilai perlunya audit terhadap lembaga penyelenggara coblosan, tersebut.

Terlebih dengan biaya yang sangat besar, dirinya menganggap Pemilu 2019 bisa dipersiapkan dengan matang.

"Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan Pemilu ini penuh tanggung jawab," kata Ismail, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/4/2019).

Ismail kemudian memaparkan sejumlah persoalan pada Pemilu 2019 diantaranya, penyiapan kotak suara, data pemilih hingga pada penghitungan suara.

Untuk itu dirinya menilai wajar apabila masyarakat menghendaki agar KPU segera diaudit dalam penggunaan anggaran.

"Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," katanya.

Selain itu, Ismail juga prihatin atas meninggalnya 225 petugas KPPS.

Dirinya meminta agar permasalahan ini disikapi secara serius oleh KPU serta pemerintah.

"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," katanya.

Sementara itu, proses penghitungan suara terus dilakukan KPU, meski sebelumnya ada kesalahan input data hasil penghitungan suara KPU memastikan kesalahan memasukkan data sebagai human error bukan sebagai suatu kecurangan.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan penghitungan suara baik di tingkat provinsi maupun nasional dapat berjalan tepat waktu meskipun saat ini proses di tingkat PPK berjalan lambat lantaran adanya sejumlah perbaikan dalam proses penghitungan suara.