Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jakarta, Ini Jawaban Mabes Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kabar mengenai pengerahan pasukan Brimob dari daerah ke Jakarta, dikonfirmasi pihak yang berwenang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengaku telah menanyakan ke pihak Mako Brimob terkait pengerahan ratusan personel anggota Brimob ke Jakarta.

Namun dirinya mengakui tidak mendapatkan informasi secara spesifik mengenai jumlah anggota Brimob yang dikerahkan.

"Saya sudah menanyakan ke Kabag Ops Brimob, Kabag Ops Brimob tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah anggota Brimob yg dikirim ke sini," tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Meski begitu, Dedi membenarkan bahwa pengerahan anggota Brimob ke Jakarta ini untuk pengamanan tahapan Pemilu.

Dedi menjelaskan, Jakarta merupakan pusat dan tempat akhir penyelenggaraan Pemilu.

Baca: Jokowi di Ambang Rekor, Jika Menang Lagi Maka Jadi Jawara 5 Kali Pemilu

Baca: Berhonor Rp 500 Ribu Sudah Ada 90 Yang Meninggal, Begini Beratnya Jadi Petugas KPPS

Pihak keamanan bakal disiagakan untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2019.

"Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu.

Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta," ujar Dedi.

"Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting.

Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga," tambah Dedi.

Dedi mengatakan terkait jumlah personel dan teknis pengamanan, pihaknya telah melakukan analisa dan pertimbangan.

"Ini sudah by pertimbangan dan analisa intelijen secara komprehensif," tutur Dedi.

Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat membenarkan bahwa lebih dari 200 personel Brimob Polda Maluku akan segera dikerahkan ke Jakarta.

"Benar, benar ada lebih dari 200 personel Polda Maluku yang akan dikirim ke Jakarta. Rencananya besok akan terbang," kata Roem.

Dia menjelaskan, dua SSK pasukan Brimob Polda Maluku yang akan membantu mengamankan situasi keamanan ibu kota negara itu saat ini telah bersiap untuk dikirim.

Baca: Masalah Sepele Ini Jadi Sebab Tersangka Memotong Leher Budi Hartanto Usai Membunuhnya

Baca: Ini Omongan Audrey yang Bikin Pelaku Sakit Hati? Bukan Masalah Cowok, Seret Almarhum Ayah

Mereka berjaga di ibu kota negara hingga penetapan hasil pemilu oleh KPU RI.

"Jadi mereka sifatnya mengamankan, memantau. Intinya penebalan pasukan di Jakarta," terangnya.

Tidak hanya dari Maluku, Polda Kalimantan Barat juga mengirimkan pasukan Brimob ke ibukota.

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Dhonny Carles mengatakan pihaknya mengirim dua SSK Brimob.

“(Pengiriman pasukan) Perintah Mabes Polri, Program Brimob Nusantara sehingga Brimob di mana pun bisa digeser kemana saja sesuai kebutuhan, (dan) saat ini Mabes Polri memerlukan Brimob di Jakarta,” ujarnya.

Pasukan Brimob ini nantinya akan ditempatkan pada titik tertentu di Jakarta.

Brimob Polda Kalbar akan ditempatkan di WTC Mangga Dua, ITC Mangga Dua, dan Pasar Pagi Mangga Dua.

Untuk diketahui, sampai hari ini pasukan Brimob yang telah sampai di Jakarta di antaranya dari Polda Bali, Polda Kalbar, dan Polda Maluku.

Ratusan personel Brimob ini akan ditempatkan di titik-titik yang berbeda untuk pengamanan.

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menanggapi terkait pengerahan ribuan personel Brimob di DKI Jakarta.

Ia menilai, perintah itu merupakan upaya antisipasi agar negara dalam tetap kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Baca: Setelah Tahu Pemilu 2019 Sebabkan Ratusan Orang Meninggal, Ini Reaksi Pengaju Pemilu Serentak

Baca: Data Terbaru Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Hari Ini Rabu 24 April, Jam 07:45 WIB

"Bisa jadi dasar instruksi itu memang pascapemilu ini ada dinamika demokrasi yang relatif hangat," kata Karding.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pengerahan itu juga dilakukan mengingat adanya upaya provokasi secara masif untuk tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada upaya penghasutan dilakukan sekelompok pihak guna menyatakan pemilu curang dan bertujuan menggerakkan massa atau people power.

"Apapun ini negara tidak boleh kita pertaruhkan, keamanan itu menjadi yang amat penting," jelas Karding.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.

"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja," jelas Karding.

Menyoal adanya penebalan pasukan Brimob dari daerah untuk membantu pengamanan di Jakarta, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto hal tersebut tidak perlu diributkan.

"Biasa saja itu, tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu kebijakan Polri," tutur Wiranto.

Wiranto menjelaskan kebijakan pergeseran dan penebalan pasukan yang diterapkan Polri, pastinya sudah didahului dengan analisa keamanan dan kerawanan.

"Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tentram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," ujar mantan Panglima ABRI ini.

Berlebihan

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak angkat bicara terkait pengerahan ratusan personel Brimob ke Jakarta.

Menurut Dahnil pihak kepolisian jangan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ibu kota tidak aman.

"Saya pikir waspada silakan, jadi terkesan jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman," kata Dahnil.

Menurut Dahnil kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.

"Jadi Justru kondisi seperti itu tidak baik dilihat oleh dunia internasional, dunia internasional kan tidak paham ketika ada simbol simbol orang bersenjata dan berseragam dikerahkan dalam jumlah yang besar pasti ada kegawatdaruratan, nah itu justru memperburuk citra Indonesia di dunia internasional cara-cara begitu, jadi justru harusnya di era demokrasi pola-pola dialogis itu yang dikedepankan," katanya.

Menurut Dahnil masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi.

Hanya saja menurutnya kuncinya pemerintah menghadirkan keadilan.

"Kalau pemerintahnya bisa berlaku adil, kalau politik kita itu mempertontonkan politik berkeadilan enggak masalah, hampir semua teori di dunia ini menyatakan di suatu negara hancur, rusak karena ketidakadilan, maka pemerintah, aparatur, termasuk polisi adalah memastikan keadilan hukum jangan menggunakan keadilan hukum, jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik," tuturnya.

Menurut Dahnil terkait protes yang disampaikan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu hal itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Tidak ada larangan dalam konsitusi untuk menyampaikan pendapat.(Tribun Network/fah/fel/fik/wly)