Golkar Sebut KPU Beri Porsi Lebih Banyak kepada Pilpres ketimbang Pileg

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai perlu evaluasi lebih mendalam Pemilu serentak lima surat suara.

Diketahui, 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah daerah meninggal dunia karena faktor kelelahan.

Baca: Partai Demokrat Setuju Usulan Pemilu Serentak Berikutnya Dibagi Dua Jenis

Menurut anggota DPR RI ini, evaluasi ini mencakup beberapa hal.

Pertama, Masyarakat lebih antusias untuk aktif dalam Pilpres dari pada Pileg.

Hal ini bisa terlihat dari angka partisipasi pemilih yang lebih besar memilih Pilpres daripada memilih calon legislatif (caleg) di berbagai tingkatan.

Padahal dari segi peran, antara eksekutif dan legislatif, dalam hal kebijakan dua-duanya sangat penting dalam konteks peran pemerintahan.

"Antusiasme masyarakat lebih banyak kepada Pilpres daripada Pileg. KPU tidak memberikan porsi yang sama dalam hal penyelenggaraan Pemilihan legislatif dibandingkan dengan Pilpres," ujar Ace kepada Tribunnews.com, Selasa (23/4/2019).

Ada debat Pilpres, tapi tidak diakomodasi debat Pileg.

Dalam kampanye juga demikian.

Perhatian publik pun kata dia, lebih banyak tersedot untuk kampanye Pilpres daripada Pileg.

"Gagasan Partai politik tidak banyak disampaikan daripada gagasan Capres," jelasnya.

Kedua, dari segi penyelenggaraan pemilu, semangat efisiensi penyatuan pemilu ini juga tidak tercapai.

Dia menjelaskan, jumlah TPS yang lebih banyak tentu berimplikasi terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Petugas KPPS pun jadi lebih banyak, pengawas pemilu juga menjadi bertambah dan tentu logistik pemilu juga demikian.

Selain itu imbuh dia, dalam hal pelaksanaan pencoblosan memerlukan waktu yang lebih lama. Belum lagi dalam perhitungan suara. Akibatnya para petugas TPS banyak yang kelelahan.

Baca: Sekjen Partai Demokrat Datangi KPU Lihat Langsung Update Situng

"Hal inipun terjadi pada saksi-saksi kami di TPS. Kami harus mengawasi pelaksanaan perhitungan lebih lama. Kami harus menyediakan anggaran yang tidak sedikit," ucapnya.

"Hal-hal itu semua perlu pengkajian secara mendalam untuk menjadi bahan evaluasi pemilu 2019 ini," ucapnya.

KPU Evaluasi Pemilu Serentak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Evaluasi dilakukan dengan dasar riset pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2014.

Baca: Banyak Salah Hitung dan Catat Saat Rekap Suara Pemilu di Aceh Jaya

Dari evaluasi tersebut, muncul rekomendasi pemilu serentak dua jenis.

"Salah satu rekomendasinya adalah pemilu serentak dua jenis, yaitu Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari melalui keterangan tertulis, Selasa (23/4/2019).

Hasyim mengatakan, Pemilu Serentak Nasional digelar untuk memilih pejabat tingkat nasional melalui Pilpres, Pemilu DPR dan DPD.

Sedangkan Pemilu Serentak Daerah dilakukan untuk memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, melalui Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baca: Evaluasi Pemilu Serentak 2019, PPP Sepakat Lakukan Revisi UU Pemilu untuk Perbaikan Sistem

Keduanya diselenggarakan dalam kerengka waktu 5 tahunan.

"Misalnya Pemilu Nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya atau 2022 Pemilu Daerah," ujar Hasyim.