Paling Terpatuh Lapor LHKPN, Elite NasDem: Ini Komitmen Kami dalam Pemberantasan Korupsi
KPK bekerjasama dengan KPU merilis tingkat kepatuhan partai politik di DPR menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periodik 2018.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK bekerjasama dengan KPU merilis tingkat kepatuhan partai politik di DPR menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periodik 2018.
Gerindra jadi partai yang paling tidak patuh dengan angka 39,13 persen, sementara Partai NasDem jadi yang terpatuh, 88,89 persen.
Menurut Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, ini bentuk nyata komitmen Partai yang dipimpin Surya Paloh dalam agenda pemberantasan korupsi sejak dini.
"Alhamdulilah Nasdem mmg selalu berusaha taat hukum. Ini menunjukkan komitmen NasDem dalam agenda pemberantasan korupsi," ujar anggota DPR RI dari Fraksi NasDem ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/4/2019).
Partai NasDem pun tetap meminta kepada kadernya Calon Legislatif yang masih belum memberikan LHKPN ke KPK untuk segera melaporkannya.
Baca: Duta Besar RI di Papua Nugini Ajak WNI Berpartisipasi dalam Pemilu 2019
"Alhamdulilah memang selalu berusaha taat hukum. Kami tetap minta sisanya untuk dipenuhi oleh caleg kami," tegasnya.
KPK resmi merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periodik 2018.
Salah satu yang jadi sorotan adalah statistik per fraksi di DPR.
Dari data KPK per 8 April, Gerindra jadi partai yang paling tidak patuh dengan angka 39,13%, sementara Partai NasDem jadi yang terpatuh, 88,89%.
Deputi Bidang Pencegahan dan Direktur PP LHKPN Pahala Nainggolan mengatakan, KPK memang menyasar poin yang selama ini paling lemah, yaitu korupsi di partai politik.
Menurutnya, momen pemilu merupakan waktu yang pas untuk melakukan perbaikan di tubuh parpol, terutama dalam poin kaderisasi.
"Karena hampir semua yang maju ini kecuali DPD kan sebenernya di-endorse partai masing-masing. Oleh karena itu KPK melihat instrumen laporan harta kekayaan ini sebagai instrumen penting," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).
"2019 ini pembersihan kader, jadi kita ingin kader partai yang maju adalah kader yang jujur dan bersih. Salah satu indikatornya mereka menyampaikan LHKPN," sambungnya.
Berikut data statistik kepatuhan LHKPN per fraksi di DPR periodik 2018:
