Kemensos Salurkan Bantuan Sosial di Jawa Barat
Kemensos mendorong 800 ribu KPM dapat lulus atau keluar dari Program Keluarga Harapan sebagai KPM Graduasi yang sudah mandiri.
lihat foto
Kementerian Sosial RI membagikan Bantuan Sosial Tahap II dan III untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Pangan Rastra di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Hingga bulan April 2019, bantuan sosial dari Kementerian Sosial telah diterima oleh 1.701.667 keluarga PKH di Provinsi Jawa Barat dan 65.611 keluarga di Kabupaten Bekasi, 2.288.375 keluarga BPNT di Provinsi Jawa Barat dan 106.824 keluarga di Kabupaten Bekasi, dan 189.959 jiwa penerima Bansos Pangan Rastra di Provinsi Jawa Barat.
Total bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp 3.906.482.020.000 untuk Provinsi Jawa Barat dan Rp 152.927.620.000 untuk Kabupaten Bekasi.
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Jawa Barat adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas Kemensos.
“Tidak hanya menjadi penopang dan tetangga ibukota, Jawa Barat juga memiliki penduduk paling banyak, khususnya di sekitar perbatasan karena keragaman penduduknya dengan berbagai macam tantangan,” kata Mensos.
Oleh karena itu, program PKH di Jawa Barat akan diperkuat karena tidak hanya mampu memperbaiki angka kemiskinan, tetapi juga gini ratio (kesenjangan) yang akan secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Tidak hanya PKH, Kemensos juga memiliki program-program lain yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
“Pengentasan dengan pengurangan angka kemiskinan itu berbeda sekali. Kalau pengentasan, kita sudah masuk kepada upaya untuk memberdayakan. Maka, kami disini mendorong agar para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa sesegera mungkin mandiri. Kalau sudah mandiri, berarti dia sudah ikut memperbaiki tingkat ketimpangan yang ada di Jawa Barat,” ujar Mensos.
Mensos optimis program-program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dapat memperbaiki gini ratio yang ada di Jawa Barat.
Di sisi lain, Mensos menjelaskan bahwa ada penguatan-penguatan program Bansos pemerintah pusat di Kabupaten Bekasi karena secara teritorial dan penduduk, Kabupaten Bekasi termasuk salah satu kabupaten yang paling besar di Indonesia.
Program PKH Tahun 2019
Mengenai rencana program PKH di tahun 2019, Kemensos mendorong 800 ribu KPM dapat lulus atau keluar dari Program Keluarga Harapan sebagai KPM Graduasi yang sudah mandiri.
“Kalau tahun 2018 yang lalu kami berhasil meluluskan 600.000 KPM, maka pada 2019 ini kami targetkan minimal 800.000 KPM sehingga keluarga-keluarga atau ibu-ibu lain yang masih hidup pra-sejahtera dan dibawah garis kemiskinan yang masih mengantri agar bisa ikut masuk ke dalam Program Keluarga Harapan ini,” kata Mensos.
Berbagai cara unik dilakukan di berbagai daerah untuk mengeluarkan KPM yang dianggap tidak lagi berhak menerima bantuan. Perbaikan data dimulai dari muslur dan musdes yang merupakan forum awal untuk pembagian bantuan.
“Di banyak daerah di Jawa Tengah, mereka menempelkan list nama-nama KPM di kantor kelurahan maupun di kantor desa sehingga masyarakat umum bisa melihat nama-nama yang dapat bantuan PKH atau BPNT. Ini adalah proses check and balance antara masyarakat dan KPM,” ujar Mensos.
Menariknya, banyak KPM yang mengundurkan diri di daerah-daerah yang menginisiasikan gerakan tersebut, entah karena tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah harus keluar dari program itu karena tidak lagi tergolong sebagai keluarga pra-sejahtera atau memang secara sukarela lulus sebelum ada opini dari publik.
Selain melalui informasi terbuka, ada juga daerah yang masyarakatnya berinisiatif menempel stiker di masing-masing rumah KPM.
Tentunya ini merupakan bentuk pengawasan antara masyarakat dengan kelurahan, desa, dan KPM yang patut diapresiasi.(*)
