AHY: Membicarakan Porsi Menteri Saat Seperti Ini Bisa Melukai Perasaan Rakyat

Menurut AHY pembahasan soal jatah menteri bukan hal yang penting pada saat ini karena urgensinya memang belum ke arah sana. AHY mengatakan pembahasan tersebut bisa dilakukan setelah hari pemilihan umum pada 17 April 2019.

Setelah tanggal tersebut koalisi ini baru bisa berbicara soal pemerintahan nasional yang lebih efektif dan adaptif untuk menjalankan birokrasi yang transparan, akuntabel, terbuka dan melayani rakyat.

"Secara prgamatis Demokrat menginginkan orang-orang berkapasitas dan berintegritas untuk melakukan perubahan pada pemerintahan ke depan,” katanya.

Pembagian Belum Final

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah membahas pembagian kekuasaan dengan mitra partai koalisi bila Prabowo-Sandi menang di Pemilu Presiden 2019.

Pernyataan Muzani tersebut merespons pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo soal pembagian kursi menteri kepada partai pengusung.

"Di dalam koalisi, ketika pembicaraan awal, satu dari sekian hal yang dibicarakan tentu saja pembagian kekuasaan presiden dan wakil presiden dan tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi tu apa dan bagaimana," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/4).

Menurut Muzani pembahasan menteri tersebut belum sampai pada tahap jumlah. "Semua sudah dibicarakan tetapi sekali lagi jumlahnya belum dibicarakan. Setahu saya seperti itu dan seingatan saya seperti itu," katanya.

Muzani mengatakan pembahasan pembagian kekuasaan tersebut hanya awalan dan belum rinci. Menurut Muzani pihaknya sadar hal yang harus terlebih dahulu dipastikan adalah kemenangan Prabowo-Sandiaga.

"Apakah kebutuhan itu masih sama atau bagaimana itu nanti akan kita lihat setelah 17 April karena itu praporsi itu akan jelas setelah menang. Bahwa itu sudah dibicarakan, benar," pungkasnya. (Tribun Network/zal/fik)