Pilpres 2019
Jelang Pemilu, KPK Sampaikan Hal Ini ke Pemprov Maluku
KPK menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Maluku
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Fajar Anjungroso
lihat foto
Terkait Sumber Daya Alam, KPK mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan izin usaha pertambangan yang tidak "clean and clear".
"Selama satu minggu ini hingga Jumat 29 Maret 2019, tim Koordinasi dan Supervisi KPK, baik dari pencegahan dan penindakan akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi di daerah diantaranya Polri dan Kejaksaan di Maluku, BPKP, BPN, BPS, BPKP, dan BPJS," kata Febri.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan seluruh instansi dalam upaya perbaikan di Maluku.
