Persaingan Global Kian Ketat, Pemerintah Harus Dorong IPC Jadi Trade Facilitator
Pemerintah harus jeli membaca peta dan arah persaingan global yang cenderung melahirkan aliansi pelabuhan, shipping line dan pelaku industri
Editor:
Eko Sutriyanto
lihat foto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (7/11/2018). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menerapkan sistem baru berupa fasilitas dan layanan pembiayaan jasa kepelabuhan (port service financing/PSF) di pelabuhan Tanjung Priok, sehingga dengan sistem baru itu dapat mempermudah proses kegiatan sandar, bongkar muat, dan pelayanan jasa pandu kapal tidak terganggu lagi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
“Bisa dilihat dari naiknya arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dalam beberapa tahun belakangan. Tahun 2018 arus peti kemas di Priok tembus 6 juta TEUs ,” ujarnya.
Jika ada dugaan pelanggaran hukum di sana, lanjut Siswanto, serahkan saja kepada penegak hukum apalagi BPK sudah bekerja.
Pengamat industri kemaritiman ini menilai, penolakan perpanjangan kontrak JICT-Hutchinson telah ditunggangi segelintir pekerja di SP JICT yang menginginkan rasionalisasi.
“Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja JICT, jika rasionalisasi dilakukan perusahaan harus membayar kompensasi yang nilainya sangat besar. Mereka berjuang untuk keuntungan sendiri, bukan soal nasionalisme,” ujarnya.
