Politikus Demokrat Ungkap Kekecewaan Terhadap Kepolisian soal Kasus Novel Baswedan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, kepolisian masih belum bisa mengungkap dalang di balik peristiwa tersebut.

Legislator Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menyatakan pihaknya kecewa terhadap kinerja kepolisian yang belum berhasil mengungkap kasus tersebut.

Baca: Politikus Demokrat: Semestinya Polisi Tak Ada Masalah Ungkap Kasus Novel Baswedan

"Dari dulu kita menuntut itu tapi sampai sekarang belum ada hasi. Kami Fraksi Demokrat terus terang kecewa dengan pihak kepolisian karena belum bisa mengungkap dan menemukan siapa pelakunya," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki kesungguhan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan pihak kepolisian total dalam membongkar kasus Novel.

"Jadi kita meminta agar dengan semua potensi yang ada, Pak Presiden menggerakkan kepolisian untuk bisa mencari siapa sesungguhnya pelaku penyiraman air keras terhadap Pak Novel Baswedan," ungkapnya.

Pasalnya sudah hampir dua tahun atau genap 700 hari pada hari ini, kasus ini belum menemukan titik terang. Erma terus meminta kepada Presiden agar punya komitmen dalam upaya ini.

"Kami dari Demokrat meminta kepada Presiden sebagai tanda kesungguhannya karena hampir 2 tahun, prosesnya belum selesai," tandasnya.

Dua orang tak dikenal menyiram wajah Novel Baswedan dengan air keras pada 11 April 2017.

Peristiwa itu terjadi di dekat rumah Novel, seusai mantan perwira Polri itu menjalankan salat subuh berjamaah di masjid.

Baca: Novel Baswedan Minta Aparat Ungkap Pelaku Penyerangan terhadap Pegawai KPK

Akibat siraman air korosif itu, mata Novel mengalami kerusakan yang parah sehingga harus menjalani rangkaian operasi di Singapura.

Hingga kini, polisi belum menangkap pelakunya. Jokowi belum membentuk TGPF meski desakan datang dari Novel dan banyak pegiat HAM.