Butuh Keterlibatan Swasta untuk Akses Air Minum ke Masyarakat
Lebih dari separuh PDAM yang ada di Indonesia itu kondisinya tidak sehat bahkan terus mengalami kerugian
lihat foto
PDAM tidak bisa bekerja sendiri, apalagi tidak memiliki sumber daya yang cukup. PDAM mau tidak mau harus bekerja sama dengan pihak swasta.
Artinya, sinergi dengan pihak swasta itu akan membantu PDAM dalam memenuhi akses air minum ke masyarakat, khususnya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau pipa air PDAM.
Pilihan lainnya adalah, pemerintah harus subdidi PDAM yang ada.
Menurut Budi, kehadiran pihak swasta pengusaha air itu hanya merupakan bisnis yang disebabkan oleh kondisi .
“Yang belum disambung PDAM karena PDAM belum punya dana, dijadikan peluang bisnis oleh pihak swasta, sehingga masyarakat bisa minum dengan biaya terjangkau. Itu peluang bisnis namanya kalau dari sudut pandang wirausaha,” katanya.
Karenanya, dia menyayangkan jika selama ini pemerintah tidak memperhitungkan capaian pihak swasta dalam pemenuhan akses air minum ke masyarakat. Pemerintah mengatakan cakupan air bersih di Indonesia saat ini mencapai 73,6 persen.
Padahal, jika pemerintah memperhitungkan kontribusi dari pihak swasta, pencapaian itu hampir mencapai 100 persen.
“Itu saya enggak ngerti terus terang saja. Susahnya apa si kalau memasukkannya. Artinya, kita melihat fakta saja, siapa sih yang nggak kenal yang namanya air kemasan, merek apa pun itu. Siapa sih orang yang tidak tahu bisnis depot air minum.
Baca: Dua Kelompok Bermotor di Cimahi Bentrok, Pemicunya Belum Diketahui
Artinya, masyarakat aksesnya gampang. Kalau kita hanya berpegangan sama kontribusi pemerintah saja, faktanya target cakupan rata-rata di DKI saja hanya sekitar 63 persen (2019) dengan kebocoran 48 persen (data 2017).
Sisanya belum terjangkau. Peran swasta itu tetap dibutuhkan. Hanya saja, seberapa besar peran swasta itu, perlu ada aturan dari negara." tukas Budi.
Guru Besar bidang Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi yang juga Dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad, Hendarmawan, menegaskan bahwa pemenuhan akses air minum masyarakat itu memang harus dipenuhi.
Tapi dalam kenyataannya, PDAM itu hanya ada di kota-kota saja. Di daerah-daerah yang agak ke pinggir sedikit, PDAM sudah sulit masuk.
“Itu karena biaya permodalan pemasangannya sangat besar. Bisa saja itu dibebankan kepada masyarakat, tapi harganya jadi mahal. Kalau harganya jadi mahal, itu akan menjadi problem baru lagi di masyarakat,” katanya.
Hendarmawan melihat masih perlunya melibatkan pihak swasta untuk memenuhi akses air bersih ke masyarakat itu.
Yang penting, kata Hendarmawan, hitungan majamenen airnya benar. Artinya, negara bisa membuat aturan soal penggunaan air, agar nantinya swasta jangan seenaknya mengambil air yang memang itu air untuk masyarakat.
