Sabtu, 4 Oktober 2025

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, PSI: Upaya Serius Jokowi Berantas Korupsi Buahkan Hasil

Di era Jokowi, menurut Grace Natalie, agenda pemberantasan korupsi dikemas juga melalui pembangunan sistem untuk mencegah

Editor: Johnson Simanjuntak
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) Grace Natalie, memberikan keterangan kepada wartawan usai diperika sebagai saksi oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018). Pemeriksaan tersebut guna mengklarifikasi tuduhan menolak Peraturan Daerah (Perda) Syariah terkait laporan dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia pimpinan pengacara Eggy Sudjana. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbukti upaya serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberantas korupsi di Indonesia mulai membuahkan hasil.

Hal itu terlihat dari rilis Transparency International Indonesia merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018. Tahun ini IPK Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie kepada Tribunnews.com, Jumat (1/2/2019).

"Terlihat upaya serius Pak Jokowi memberantas korupsi mulai membuahkan hasil. Sangat menggembirakan. Berdekade-dekade kita terus melawan korupsi yang sudah berakar kuat," ujar Grace Natalie.

Di era Jokowi, menurut Grace Natalie, agenda pemberantasan korupsi dikemas juga melalui pembangunan sistem untuk mencegah terjadinya praktek suap dan korupsi.

Diantara aneka sistem yang dibangun untuk mencegah terjadi korupsi adalah sistem online single submission (OSS), integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, baik itu e-budgeting, e-planning, e-procurement.

Baca: Gerindra: Pernyataan Rudiantara Menunjukkan Banyak Aparat Negara Tidak Netral di Pemilu 2019

"Program-program Jokowi seperti Online Single Submission, integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, e-budgeting, e-planning, e-procurement yang semangatnya transparansi, memotong rantai birokrasi," tegas Grace Natalie.

Jadi menurut Grace Natalie, memang harus melalui pembangunan sistem yang demikianlah agenda memberantas korupsi bisa berjalan baik.

"Makanya gawat banget kalau ada capres yang mentolerir korupsi kecil. Korupsi kecil korupsi besar sama-sama merugikan masyarakat," tegas Grace Natalie.

Transparency International Indonesia merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018. Tahun ini IPK Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara.

Manager Riset Transparency International Indonesia Wawan Sujatmiko mengatakan skor IPK Indonesia naik satu poin.

"Skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017 skor IPK 37," kata Wawan Suyatmiko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2019).

Wawan mengatakan dalam naik turunnya skor IPK ditentukan berdasarkan sembilan indikator penilain, yaitu World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risks Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project.

Pada 2018, Wawan menyebutkan Indonesia mengalami kenaikan pada beberapa kenaikan, yaitu pada Global Insight dari poin 35 ke 37 dan PERC Asia Risk Guide dari poin 32 ke 33.

Untuk penilaian lain, kata Wawan, ada yang mengalami stagnan bahkan penurunan. Ia mencontohkan, pada penilain IMD World Competitiveness Yearbook dari poin 41 ke 38, dan Varieties of Democracy Project dari poin 30 ke 28.

Wawan mengatakan, untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-4. Posisi pertama ditempati Singapura dengan skor 82, disusul Brunai Darusalam diperingkat ke-2 dengan skor 62, dan Malaysia di posisi ke-3 dengan skor 47. (*)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved