Menteri Susi 'Ngomel' Belum Bisa Sejahterakan Nelayan, Ini Alasannya
Sejak awal berkeluh kesah, ia selalu menyebutkan sikap profesional dan akuntabilitas yang belum bisa dimaksimalkan oleh kementeriannya.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyadari anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengalami penurunan setiap tahunnya, Menteri Susi Pudjiastuti pun kesal.
Ia menyampaikan kekesalannya itu saat memberikan sambutan dalam kegiatan 'Gelar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa 2019' bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Susi pun menyebutkan alasan dibalik makin turunnya jumlah anggaran tersebut.
Sejak awal berkeluh kesah, ia selalu menyebutkan sikap profesional dan akuntabilitas yang belum bisa dimaksimalkan oleh kementeriannya.
"Dari awal-awal saya menjabat, anggaran Rp 13 triliun turun jadi Rp 7 triliun, sampai akhirnya pagu anggaran untuk tahun depan jadi Rp 5,8 triliun, itu karena banyak kepentingan yang tak bisa diselesaikan, keuntungan segelintir pengusaha dan ini tidak memudahkan KKP untuk membelanjakan barang dan jasa," ujar Susi, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
Keinginan Susi untuk segera mensejahterakan para nelayan melalui program-programnya pun terpaksa harus terkendala dan hanya semata menjadi 'rencana' saja, lantaran masih banyak hal yang harus diperbaiki terkait profesionalitas dan akuntabilitas.
"Saya itu ingin empat tahun pemerintahan, minimal lima ribu kapal keluar untuk revitalisasi kapal nelayan kita, kemudian di tahun ketiga, target saya itu anggaran Rp 30 triliun, tapi itu akhirnya hanya rencana saja," jelas Susi.
Baca: KPK Minta Kemenpora Serius Awasi Penyaluran Dana Hibah
Ia kemudian membeberkan sejumlah hambatan yang dialaminya dalam upaya mensejahterakan para nelayan.
Mulai dari besaran anggaran sebesar Rp 13 triliun yang tetap tidak bisa mewujudkan program-programnya, hingga penyelesaian pembuatan kapal yang ia nilai sangat lambat.
"Wong Rp 13 triliun saja kita tidak bisa making it work kok, seribu kapal saja diselesaikan multi years, Juni kontran belum ditandatangani," tegas Susi.
