''Zero Tolerance'' Terhadap Perilaku Korupsi dan Suap di Indonesia Masih Jauh dari Harapan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Saut Situmorang mengatakan aspek ‘zero tolerance’ atau sikap tanpa kompromi terhadap perilaku suap dan korupsi di masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan.

Hal itu disampaikannya melihat meningkatnya angka masyarakat Indonesia yang melihat wajar perilaku suap dan korupsi.

Fakta itu ada dalam hasil survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang menyebut 34 persen masyarakat Indonesia menganggap wajar perilaku suap dan gratifikasi.

Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 26 persen.

“Gambaran ‘zero tolerance’ atau tanpa kompromi kepada perilaku suap dan korupsi masih jauh dari harapan di Indonesia, gambaran tanpa kompromi itu tidak ada,” ucap Saut Situmorang ditemui di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Saut mengatakan hal tersebut disebabkan tak samanya persepsi semua elemen bangsa Indonesia dalam melihat suap dan korupsi.

Baca: Komisi II Sebut Kecil Kemungkinannya KTP Elektronik Digunakan Untuk Gelembungkan DPT

“Nilai di kepala kita tidak sama, yang melakukan suap atau korupsi mengatakan bahwa itu adalah uang-uangnya dia kenapa orang lain yang ribut, kalau sudah begitu penindakan atau pencegahan seperti apa pun tak akan jalan,” keluh pria berusia 59 tahun tersebut.

Melihat besarnya angka tersebut Saut mengaku prihatin.

Ia menegaskan hal tersebut bisa teratasi bila fokus penegakan hukum terhadap perilaku suap dan korupsi fokus pada kegiatan, bukan jumlahnya.

“Kalau di luar negeri baru berencana saja bisa didenda 150 ribu US Dolar, bahkan di negara lain sekedar membayari kopi saja bisa menjadi kasus suap,” tegasnya.

“Jika penanganan suap dan korupsi lebih difokuskan pada kegiatan, bukan besaran uang bisa jadi efeknya akan lebih cepat,” pungkasnya.