Antisipasi Cuaca Buruk dan Terorisme Selama Natal dan Tahun Baruu, Kemenhub Buka Posko di 36 Bandara
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuka posko-posko khusus selama masa Natal dan Tahun Baru
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuka posko-posko khusus selama masa Natal dan Tahun Baru pada 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2018.
Posko ini untuk mengantisipasi gangguan-gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan, lonjakan penumpang, bencana alam, dan cuaca ekstrem, penggunaan narkoba, hinggga terorisme.
"Kita mengantisipasi gangguan keamanan seperti pencurian bagasi, kemudian musim hujan, acaman terorisme juga sudah dilakukan dengan tersedianya posko terpadu. Semua stakeholder itu diminta untuk lebih meningkatkan diri dalam pelayanan Nataru," kata Sesditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Nur Isnin saat jumpa pers di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
Baca: Polda Jatim Bakal Panggil 7 Artis yang Terlibat Endorse Kosmetik Illegal, Artis VV Juga Termasuk
Posko ini berada di 36 bandara domestik dan 7 bandara internasional yang ramai penumpang saat Nataru mendatang.
Posko-posko ini difasilitasi CCTV, Display Data lalu lintas dan pesawat, Display Radar ADSB, Display Data OTP, Flight Information Display System atau FIDS Bandara AP 1, AP 2, UPBU dan lainnya.
"Dengan adanya posko tersebut, diharapkan penumpang merasa lebih aman untuk menggunakan angkutan udara," ucapnya.
Baca: Gedung Terbakar, Siswa SD Lanaus NTT Belajar di Gubuk
Selain itu, Kemenhub memprediksi adanya lonjakan penumpang pesawat sebanyak 9,12 persen untuk domestik dan 6,45 persen untuk internasional.
Untuk mengantisipasi itu, telah disiapkan 544 pesawat dari 13 maskapai penerbangan. Total kapasitas tempat duduk selama masa Nataru sebanyak 8.923.932.
"Selain itu kami siapkan extra flight (penerbangan tambahan) totalnya 367 pesawat dengan kapasitas 458.830 seat," ucapnya.
Baca: Pemprov DKI Kebut Pembangunan Waduk dan Normalisasi Sungai
Kemenhub juga mengeluarkan kebijakan yang harus dipenuhi oleh setiap stakeholder. Salah satunya tentang pengecekan pesawat.
"Kebijakan dan strategi seperti ramp inspection terhadap seluruh armada, personil, sarana dan sarana serta prosedur. Penambahan jam operasional bandara jika dibutuhkan. Penggunaaan pesawat dengan tipe yang lebih besar untuk penerbangan reguler dan ekstra," ujar Nur.
"Pengawasan tarif batas atas dan batas bawah. Penghentian sementara overlay dan sisi udara. Kemudahan dalam penerbitan persetujuan terbang dalam kondisi Kahar. Serta, optimalisasi penggunaan slot time dan memastikan, airlines tidak keep slot," katanya.
